Jakarta, katada.id – Partai Demokrat akan membahas rencana koalisi partai politik (parpol) bersama tiga ribuan lebih pimpinan Partai Demokrat plus para wakil rakyat (DPR RI, DPRD provinsi/kabupaten/kota) Partai Demokrat dari seluruh Indonesia yang juga peserta dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, yang akan dilaksanakan 15-16 September 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta.
Dalam Rapimnas, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta jajaran petinggi Partai Demokrat lainnya, akan mendengarkan masukan-masukan dan mendalami aspirasi yang disampaikan oleh peserta dimaksud.
Hal itu dilakukan, karena para pimpinan Partai Demokrat di seluruh Indonesia diyakini telah bertemu dan menyerap aspirasi langsung rakyat di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 83 ribu desa serta kelurahan.
“Masukan-masukan ini tentunya sangat berharga dan diperlukan oleh Partai Demokrat dalam menentukan langkah ke depannya menuju Pilpres dan Pileg 2024,” ungkap Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzakiy Mahendra Putra.
Diungkapkan Herzakiy, situasi rakyat kita selama ini sedang kesulitan. Beban hidup terus bertambah. Ditambah dengan kenaikan harga BBM.
“Demokrat yang selama ini terus konsisten membantu rakyat yang sedang kesulitan dan memperjuangkan harapan rakyat, akan terus bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan,” kata Herzakiy yang juga Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat ini.
Dalam berbagai kesempatan, imbuh Herzakiy, Ketum AHY mengingatkan para kader Partai Demokrat, bahwa perjuangan Demokrat akan perubahan dan perbaikan nasib bangsa dan negara ini, nasib rakyat Indonesia, hanya akan terwujud jika Demokrat masuk dalam pemerintahan. “Apalagi bisa memimpin negeri ini di tahun 2024 dan ke depannya,” tandasnya.
Karena itulah, dalam menjalin koalisi dan menentukan calon presiden dan calon wakil presiden, Demokrat harus mempertimbangkannya secara mendalam dan komprehensif. Berbicara mengenai Pilpres 2024, masih kata Herzakiy, berarti berbicara mengenai nasib bangsa dan negara ini minimal lima tahun ke depan. Berbicara mengenai nasib 270 jutaan rakyat Indonesia.
Diakui Herzakiy, Dr emokrat harus menjalin koalisi parpol mengingat ketentuan ambang batas presiden sebesar 20 persen. Demokrat sendiri baru memiliki 9.36 persen kursi parlemen. (red)
