Mataram, katada.id – Anggota DPRD NTB Muhammad Aminurlah mendukung rencana Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal membentuk tim percepatan pembangunan.
Ia menegaskan sepakat dengan pembentukan tim tersebut untuk menggenjot pembangunan di NTB. “Saya tetap mendukung pak Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Saya ini dari partai pengusung,” kata pria yang biasa disapa Maman saat dihubungi via WhatsApp, Selasa, (11/3).
Maman mendukung tim percepatan pembangunan NTB selama pembentukannya sesuai dengan regulasi. “Saya mendukung selama regulasinya jelas, Apalagi konsepnya jelas,” tegas Maman.
Lebih lanjut, ia mengatakan, keberadaan tim percepatan pembangunan harus dikaji juga secara bersama antara legislatif dan eksekutif. “Kami akan mendorong gagasan dan saran sebagai wakil rakyat. Karena keberhasilan gubernur, juga keberhasilan DPRD. Kalau gagal gubernur ini, juga kita gagal memberikan masukan dan gagasan yang bermanfaat untuk rakyat,” kata Anggota DPRD NTB dari PAN itu.
Menurutnya, tim percepatan pembangunan harus dikaji konsep dan kemampuannya, terutama dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem. Karena sebelumnya Gubernur NTB menargetkan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem di NTB. “Harus kita kaji. Sejauh mana konsepnya. Sejauh mana kemampuannya di dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di NTB,” jelas dia.
“Kemiskinan ekstrem di NTB ini banyak. Ada di Lombok Utara, Lombok Timur dan Kabupaten Bima. Sejauh mana langkah-langkahnya,” sambung Maman.
Ia menjelaskan, harapan itu sebagai bentuk mitra yang sejajar ‘check and balance’ antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, sebagai wakil rakyat saran dan masukan sangan diperlukan. “Karena kita sebagai mitra kerja yang sejajar. Tentu kita akan memberikan saran. Kita akan mengawasi daripada setiap kebijakan APBD agar berpihak persoalan rakyat,” kata dia.
Maman mengatakan pemerintahan yang baru harus juga mengaji penataan birokrasi. “Pertama merger OPD kita dukung. Karena penataan birokrasi sangat diperlukan,” kata dia.
Ia menyampaikan beberapa hal yang menjadi sarannya. Pertama, penataan Birokrasi. Kedua, bagaimana kebocoran pada pendapatan daerah agar tidak terjadi. Ketiga efisiensi dari APBD. Keempat, bagaimana menghadirkan anggaran dari pusat. “Tanpa menghadirkan anggaran dari pusat hanya omon-omon. Saya mendukung langkah penuh langkah pak Iqbal-Dinda yang berkunjung ke Kementerian,” kata dia. (din)
