Mataram Katada.id – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Nusa Tenggara Barat (NTB) melontarkan kritik keras terhadap Gubernur NTB, Muhammad Iqbal, atas pelantikan Abul Chair sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB.
Organisasi tersebut menilai keputusan menunjuk figur dari luar daerah untuk menduduki jabatan strategis tertinggi di birokrasi NTB menjadi bukti bahwa jargon meritokrasi yang selama ini digaungkan Gubernur Iqbal tidak lebih dari sekadar retorika politik.
Ketua EW LMND NTB, Muhammad Ramadhan, menegaskan bahwa penunjukan Abul Chair—yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur—mencerminkan ketidakpercayaan pemerintah provinsi terhadap kapasitas pejabat senior daerah sendiri.
“Jika jabatan Sekda saja harus diisi oleh orang dari luar daerah, maka publik patut mempertanyakan: apakah Gubernur menganggap NTB kehabisan kader birokrasi? Di mana letak meritokrasi yang selama ini dibanggakan, jika putra-putri terbaik daerah justru tidak dipercaya memimpin birokrasi di tanahnya sendiri?” tegas Ramadhan.
Menurutnya, Sekretaris Daerah bukan sekadar jabatan administratif, melainkan posisi sentral yang menjadi perpanjangan tangan gubernur dalam menggerakkan seluruh sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu, figur Sekda harus memahami kondisi objektif daerah, kultur birokrasi internal, karakter pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta kompleksitas tantangan pembangunan NTB.
Ramadhan menilai keputusan tersebut berpotensi menghambat efektivitas realisasi visi besar pemerintah provinsi, yakni program “NTB Makmur Mendunia”. Ia menilai, posisi strategis tersebut kini diisi oleh figur yang belum tentu memahami secara mendalam kondisi birokrasi dan kebutuhan pembangunan daerah.
“Bagaimana visi NTB Makmur Mendunia bisa berjalan efektif jika tangan kanan gubernur belum memahami watak birokrasi NTB, belum mengenal karakter kepala OPD, serta belum membaca secara utuh persoalan administratif dan tata kelola pemerintahan daerah? Ini berpotensi menimbulkan ketidakefisienan, miskomunikasi birokrasi, serta lambannya eksekusi kebijakan,” lanjutnya.
EW LMND NTB juga menyoroti bahwa pengangkatan pejabat strategis dari luar daerah dapat dibaca sebagai bentuk kegagalan kaderisasi birokrasi di internal Pemerintah Provinsi NTB, atau bahkan indikasi bahwa penempatan jabatan strategis tidak sepenuhnya didasarkan pada sistem merit yang objektif.
Atas dasar itu, EW LMND NTB mendesak Gubernur Iqbal untuk membuka secara transparan kepada publik indikator dan parameter objektif yang digunakan dalam penunjukan Sekda tersebut. Hal ini dinilai penting agar tidak menimbulkan kesan bahwa meritokrasi hanya dijadikan jargon pencitraan politik.
“Kami tidak menolak siapa pun karena asal daerahnya. Namun, jabatan Sekda adalah jantung birokrasi daerah. Penunjukannya harus berbasis kebutuhan strategis daerah, bukan sekadar pertimbangan administratif formal. Jika tidak, ini dapat menjadi preseden buruk bagi masa depan reformasi birokrasi di NTB,” tutup Ramadhan.
Kalau kamu mau, saya bisa buatkan versi yang lebih tajam (opini/press release yang lebih “menggigit”) atau versi yang lebih netral seperti berita media arus utama.
Ramadhan menilai keputusan tersebut berpotensi menghambat efektivitas realisasi visi besar pemerintah provinsi, yakni program “NTB Makmur Mendunia”. Ia menilai, posisi strategis tersebut kini diisi oleh figur yang belum tentu memahami secara mendalam kondisi birokrasi dan kebutuhan pembangunan daerah.
“Bagaimana visi NTB Makmur Mendunia bisa berjalan efektif jika tangan kanan gubernur belum memahami watak birokrasi NTB, belum mengenal karakter kepala OPD, serta belum membaca secara utuh persoalan administratif dan tata kelola pemerintahan daerah? Ini berpotensi menimbulkan ketidakefisienan, miskomunikasi birokrasi, serta lambannya eksekusi kebijakan,” lanjutnya.
EW LMND NTB juga menyoroti bahwa pengangkatan pejabat strategis dari luar daerah dapat dibaca sebagai bentuk kegagalan kaderisasi birokrasi di internal Pemerintah Provinsi NTB, atau bahkan indikasi bahwa penempatan jabatan strategis tidak sepenuhnya didasarkan pada sistem merit yang objektif.
Atas dasar itu, EW LMND NTB mendesak Gubernur Iqbal untuk membuka secara transparan kepada publik indikator dan parameter objektif yang digunakan dalam penunjukan Sekda tersebut. Hal ini dinilai penting agar tidak menimbulkan kesan bahwa meritokrasi hanya dijadikan jargon pencitraan politik.
“Kami tidak menolak siapa pun karena asal daerahnya. Namun, jabatan Sekda adalah jantung birokrasi daerah. Penunjukannya harus berbasis kebutuhan strategis daerah, bukan sekadar pertimbangan administratif formal. Jika tidak, ini dapat menjadi preseden buruk bagi masa depan reformasi birokrasi di NTB,” tutup Ramadhan. (*)
