Mataram, katada.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menggenjot pembangunan berbasis data sebagai fondasi utama perencanaan yang tepat sasaran. Integrasi data lintas sektor, dari kabupaten/kota hingga pusat, menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Komitmen ini ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Khalik, dalam program “NTB Bicara” TVRI di sela pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 di Mataram, Kamis (16/4).
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Gubernur Iqbal dan Wakil Gubernur Dinda, arah pembangunan NTB kini bertumpu pada penguatan sistem NTB Satu Data yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan secara terpadu.
“Integrasi data adalah kunci. Tanpa data yang akurat dan terhubung, intervensi program tidak akan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sistem data NTB saat ini telah terhubung dengan Portal Pelita milik Kementerian Dalam Negeri serta sistem perencanaan nasional Bappenas. Integrasi ini memastikan setiap usulan dalam Musrenbang memiliki dasar kebutuhan riil masyarakat sekaligus memperkuat ketepatan penganggaran.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan data untuk kelompok rentan melalui pendekatan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). Bersama Bappeda, pemilahan data dilakukan secara lebih rinci agar kebijakan pembangunan mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Di sisi transparansi, Pemprov NTB mengandalkan portal resmi ntbprov.go.id yang kini mencatat lebih dari 1,2 juta kunjungan per bulan. Platform ini menjadi ruang interaksi publik, termasuk bagi generasi muda, untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat. Semua kanal digital kami pantau dan tindak lanjuti,” ujarnya.
Namun, tantangan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah. Sekitar 150 titik blank spot masih tersebar, terutama di wilayah Bima yang memiliki kondisi geografis cukup ekstrem.
Untuk menjangkau wilayah tersebut, Pemprov NTB memperkuat kolaborasi dengan lebih dari 120 media, termasuk RRI dan TVRI, guna memastikan informasi pembangunan tetap tersampaikan hingga ke pelosok.
Sementara di wilayah yang telah terhubung internet, portal NTB Satu Data terus dioptimalkan sebagai pusat sinkronisasi data sekaligus instrumen transparansi kinerja pemerintah.
Tak hanya itu, fitur survei kepuasan masyarakat juga telah diintegrasikan dalam portal tersebut dan dipilah per perangkat daerah. Hasilnya menjadi indikator kinerja yang dipantau langsung oleh gubernur.
“Ini bentuk akuntabilitas. Setiap perangkat daerah harus bertanggung jawab atas kualitas layanan dan programnya,” tegasnya.
Ahsanul Khalik menutup dengan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan.
“Dengan data yang kuat dan kepercayaan publik, kita optimistis NTB bisa mewujudkan pembangunan yang makmur dan mendunia,” pungkasnya. (*)
