Mataram, katada.id – Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Aminurlah melayangkan kritik keras kepada Pemerintah Provinsi NTB yang dinilai lamban dalam menangani dampak banjir bandang di Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima.
“Korban meninggal dunia akibat banjir ini. Banjir di Bima itu banjir besar. Dimana hati nurani Gubernur NTB,” tegas politisi PAN yang akrab disapa Aji Maman usai rapat paripurna DPRD NTB, Jumat (26/9).
Maman menilai, langkah pergeseran anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang dilakukan Pemprov tidak berpihak pada korban bencana. Padahal, jumlah anggaran BTT mencapai lebih dari Rp500 miliar.
“Anggaran BTT seharusnya digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem akibat banjir. Masyarakat Bima yang bekerja sebagai petani gagal panen, kerugian besar, dan hidup mereka makin susah,” sambung mantan anggota DPRD Kabupaten Bima tiga periode itu.
Ia menegaskan, BTT adalah dana publik, bukan milik pribadi kepala daerah. “Dana BTT ini uang rakyat, bukan uang pribadi Gubernur NTB,” ujarnya.
Maman juga menyoroti pergeseran anggaran yang dinilai tidak transparan. “Pergeseran pertama Rp130 miliar, pergeseran kedua Rp206 miliar, sisanya Rp161 miliar. Kita tidak tahu digunakan untuk apa pergeseran ini,” katanya.
Lebih jauh, ia menekankan agar Pemprov segera melakukan langkah pemulihan agar petani bisa kembali menanam. Menurutnya, banyak sawah dipenuhi kerikil dan bebatuan, jaringan irigasi tertutup sedimentasi, hingga kerusakan bendungan.
“Petani harus bisa kembali menanam, sawah harus kembali produktif, dan sistem irigasi serta dam yang rusak harus segera diperbaiki agar kegiatan pertanian bisa normal kembali,” tegasnya.
Ia juga meminta Pemprov membuka data penggunaan BTT agar publik bisa mengawasi. “Ini bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” pungkasnya.
Warga Nanga Wera Blokade Jalan
Sebelumnya, Puluhan warga Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, turun ke jalan dengan memblokade akses utama pada Kamis (25/9). Mereka menggunakan kayu dan batu untuk menutup jalur, sehingga kendaraan roda dua maupun roda empat tidak bisa melintas.
Aksi ini memicu kemacetan panjang di kawasan tersebut.
Blokade jalan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap lambannya penanganan pascabanjir oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB).
Warga menilai hingga kini belum ada langkah nyata yang dirasakan.
Seorang warga bernama Ahmadi menyampaikan keluhan bahwa janji bantuan rumah layak huni tak kunjung terealisasi. Begitu pula perbaikan saluran irigasi dan fasilitas penting lain yang rusak akibat banjir.
“Belum ada tindakan nyata dari pemerintah,” ujarnya dengan nada kecewa.
Informasi yang beredar di kalangan warga, Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD Perubahan 2025 belum dialokasikan untuk penanganan dampak banjir di Kabupaten Bima.
Padahal, menurut warga, dana tersebut seharusnya bisa menjadi solusi cepat untuk meringankan beban masyarakat terdampak.
“Kami minta gubernur dan wakil gubernur NTB segera mengalokasikan dana itu. Percepat perbaikan rumah, infrastruktur, dan pastikan bantuan benar-benar sampai kepada korban,” desak Ahmadi. (*)
