Jakarta, katada.id- Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, kembali mengkritisi rencana pemerintah yang akan membangun Sentra Pengolahan dan Penyediaan Gizi (SPPG) dengan total anggaran mencapai Rp1,97 triliun pada tahun 2026. Hal itu di sampaikan melalui Rapat Kerja Komisi V DPR bersama Menteri PUPR Dody Hanggodo di Kompleks Parlemen, Senin (17/11).
Mori menyoroti dasar perhitungan anggaran yang dinilai tidak masuk akal. Dari total 222 unit SPPG yang akan dibangun, biaya per unit ditaksir mencapai sekitar Rp8,5 miliar.
“Kalau saya hitung, satu tempatnya sekitar 8,5 miliar. Padahal di lapangan rata-rata orang bangun hanya 2 miliar. Ini 8,5, Pak. Mekanisme dan polanya seperti apa?” tegas Legislator NasDem tersebut.
Mori juga meragukan urgensi pembangunan dapur berskala besar itu. Ia menilai dapur komunitas selama ini cukup berjalan dengan partisipasi masyarakat tanpa perlu anggaran jumbo.
“Bukankah dapur-dapur itu bisa dibuat secara mandiri oleh orang-orang yang mau berpartisipasi? Kalau ini nanti jadi, dapurnya buat siapa?” ujarnya.
Selain soal anggaran, Mori menyoroti rencana sebaran 222 lokasi SPPG, termasuk unit yang ditempatkan di kawasan tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T). Ia menilai efektivitasnya masih perlu dikaji serius.
“Di 3T lebih parah lagi. Layanannya cuma 120 orang. Kan daerah terpencil. Saya mohon penjelasan khusus terkait ini, karena ini barang baru,” tambahnya.
Mori menekankan perlunya transparansi menyeluruh soal mekanisme pembangunan, pola pelaksanaan, hingga kebutuhan riil tiap wilayah mengingat besarnya nilai anggaran.
Ia berharap pemerintah memberikan penjelasan komprehensif agar pembangunan SPPG benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. (*)
