Mataram, katada.id – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dislutkan NTB), Muslim, S.T., M.Si., bersama jajaran menerima kunjungan Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Drs. Halid K. Jusuf, MPA, Rabu (5/2/2026).
Dalam kunjungan itu Direktur Pengawasan turut didampingi Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa, Edi Purnomo, S.St.Pi., M.Si. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk memberikan pengarahan sekaligus memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya perikanan di daerah.
Kepala Dislutkan NTB, Muslim, menegaskan kesiapan pihaknya untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Provinsi NTB, serta menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
“Dislutkan NTB berkomitmen memperkuat pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan, sekaligus memastikan pengelolaan sektor kelautan berjalan sesuai regulasi dan prinsip keberlanjutan,” ujar Muslim.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Halid K. Jusuf, dalam arahannya menekankan pentingnya keseimbangan antara pemberian kewenangan, pembinaan, pengendalian, serta ketaatan terhadap regulasi dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di daerah.
Ia mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan wilayah laut dari 0 hingga 12 mil, termasuk pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan.
Menurutnya, potensi kelautan dan perikanan di Provinsi NTB yang besar dan beragam merupakan peluang strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam aspek pengawasan dan implementasi kebijakan.
“Permasalahan utama yang masih dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia pengawas, minimnya sarana dan prasarana, lemahnya integrasi sistem pengawasan, serta keterbatasan dukungan anggaran,” jelas Halid.
Ke depan, ia mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui peningkatan kapasitas SDM, penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan sanksi administratif berbasis risiko, serta optimalisasi program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Dalam konteks penegakan hukum, Halid menegaskan bahwa pendekatan sanksi administratif perlu dikedepankan sebagai langkah utama, sementara sanksi pidana ditempatkan sebagai opsi terakhir.
“Dengan dukungan regulasi yang jelas, anggaran yang memadai, serta kolaborasi lintas sektor, pengelolaan kelautan dan perikanan di NTB dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” pungkasnya. (*)
