Mataram, katada.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa Tenggara Barat (AMR – NTB) geruduk kantor Gubernur NTB, Selasa (5/5).
Kordinator Lapangan Aksi, Irawan mengatakan aksi untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan maraknya persoalan rakyat NTB.
Menurut, Irawan persoalan pendidikan di NTB di bawah sistem kapitalisme hanya mendorong buruh upah murah.
Irawan juga menyentil, soal beragam masalah yang di pemerintahan pasangan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri (Iqbal – Dinda) diantaranya guru dengan gaji rendah, kasus penggusuran lahan rakyat dan persoalan buruh di NTB.
”Gubernur NTB anti rakyat,” kata Irawan.
Sementara itu, Ade Irawan medesak agar Gubernur NTB menemui mahasiswa. Baginya, Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Damayanti Putri tidak boleh hanya duduk di ruangan ber-AC.
”Setiap kali kami aksi, tidak pernah Gubernur NTB menemui aksi,” kata Ade.
Ade dalam orasinya, menyoal sikap Gubernur NTB yang membenturkan aparat dengan mahasiswa. “Setiap mahasiswa gelar aksi pasti dibenturkan dengan aparat,” kata dia.
Selain itu, perwakilan perempuan, Wildan Ummairah menyampaikan mosi tidak percaya pada Gubernur NTB.
Menurut perwakilan EW LMND NTB itu, Mosi tidak percaya sebagai bentuk kekecewaan karena maraknya persoalan mulai dari Bima hingga Mataram.
“Kami hari ini menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Gubernur NTB,” kata dia.
Adapun tuntutan mahasiswa, yakni:
Tuntutan Nasional
1. Wujudkan Pendidikan gratis, ilmiah demokratis dan bervisi kerakyatan dari TK sampai perguruan tinggi tanpa syarat.
2. Libatkan mahasiswa, tenaga pendidik, dan Rakyat dalam perumusan Revisi Undangan-undangan Sisdiknas.
3. Wujudkan upah layak, pekerjaan yang layak dan hidup layak untuk kelas pekerja.
4. Kembalikan marwah pendidikan dan jadikan pendidikan sebagai prioritas utama.
5. Terapkan pajak progresif sebagai fondasi pembiayaan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Jalankan secara konsisten amanat Pasal 33 UUD 1945 demi kesejahteraan rakyat.
6. Tingkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kesehatan dengan gaji layak minimal Rp15 juta per bulan.
7. Menuntut pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan di Indonesia khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), guna menjamin akses pendidikan yang layak, setara, dan berkualitas bagi seluruh rakyat indonesia
8. Berikan jaminan KB3K, stop represifitas, intimidasi dan kriminalisasi gerakan Rakyat.
9. Mendesak pemerintah untuk membuka lapangan kerja yang luas dan layak, seiring tingginya angka lulusan sarjana yang tidak terserap secara optimal.
10. Menuntut jaminan hak cuti bagi pekerja perempuan, meliputi cuti haid, kehamilan, dan melahirkan selama 6 bulan, serta pemenuhan hak menyusui sebagai bagian dari perlindungan kerja yang layak dan manusiawi.
11. Mendesak penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, serta menjamin kepastian kerja yang layak bagi masyarakat luas.
12. Kuatkan ekonomi rakyat melalui bantuan modal tanpa bunga bagi petani/nelayan kecil dan pelaku UMKм.
13. Menolak dan mengecam keras secara tegas rencana penghapusan program studi, terutama prodi keguruan, yang mengancam keberlangsungan pencetakan tenaga pendidik dan masa depan pendidikan.
Tuntutan Daerah:
1. Mendesak pemerintah provinsi NTB segera menetapkan status darurat infrastruktur jalan di kecamatan Soromandi dan menetapkannya sebagai prioritas utama dalam APBD-P 2026 dan APBD-M 2027. Penetapan ini harus diikuti dengan alokasi anggaran perbaikan total JIn sepanjang 18 kilometer.
2. Pemerintah Provinsi NTB wajib memulai proses pengerjaan di lapangan (kami menolak survey cari, rapat, atau kajian teknis yang tidak ada ujung), gubernur harus menargetkan waktu pasti.
3. Menuntut muka penghapusan berbagai tunjangan yang tidak rasional bagi anggota DPR/Menuntut DPRD dan direksi BUMN/NTB, serta mengalihkan anggaran tersebut untuk subsidi pendidikan
4. Mendesak Pemerintah Daerah NTB untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Petani serta Perda Penataan RT/RW sebagai landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
5. Mendesak Pemerintah Daerah NTB untuk memprioritaskan dan mengalokasikan anggaran pendidikan secara maksimal guna menjamin akses pendidikan bagi anak-anak NTB yang mengalami putus sekolah, serta menolak segala bentuk kebijakan yang meminggirkan pendidikan.
6. Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Gubernur NTB dan instansi terkait (termasuk efektivitas Tim Reaksi Cepat/TRC), serta mendesak pencopotan pejabat yang tidak mampu menyelesaikan persoalan infrastruktur secara konkret.
7. Menuntut realisasi perbaikan fisik jalan provinsi di kecamatan Soromandi paling lambat dalam waktu 3 bulan sejak tuntutan ini di tanda tangani,
