Mataram, katada.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima tengah menjajaki program hilirisasi peternakan unggas terintegrasi bersama Kementerian Pertanian dan BPI Danantara.
Merespon itu Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid memberikan apresiasi sekaligus catatan strategis terhadap langkah Pemkab Bima yang mulai menjajaki program hilirisasi peternakan unggas. Program ini rencananya akan melibatkan ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Senator Mirah menilai, inisiatif yang mencakup pembangunan pabrik pakan, pusat indukan, kawasan budidaya, hingga rumah potong unggas (RPU) merupakan langkah progresif untuk mentransformasi ekonomi daerah. Namun, ia menegaskan bahwa investasi besar ini harus memberikan manfaat nyata bagi peternak rakyat.
“Hilirisasi tidak boleh hanya menjadi proyek industrialisasi, tetapi harus menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Peternak lokal harus ditempatkan sebagai subjek, bukan sekadar pelengkap,” ujar Mirah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5).
Empat Rekomendasi Strategis
Berdasarkan riset dan temuan lapangan di Nusa Tenggara Barat, Mirah merumuskan empat rekomendasi utama bagi Pemerintah Daerah (Pemda) agar program ini berjalan optimal secara berkelanjutan:
1. Kemitraan Inklusif antara Investor dan Peternak
Pemda perlu memastikan skema kemitraan yang adil antara investor, BUMN, dan peternak lokal. Hal ini mencakup jaminan akses bibit dan pakan, pendampingan teknis, hingga kepastian penyerapan hasil produksi (offtaker) dengan harga yang kompetitif.
2. Optimalisasi Rantai Pasok Jagung Lokal
Kabupaten Bima dikenal sebagai salah satu produsen jagung terbesar. Mirah mendorong agar pembangunan pabrik pakan dalam proyek hilirisasi ini wajib menyerap hasil panen petani jagung lokal.
“Ini penting agar nilai tambah tetap berputar di daerah dan petani jagung ikut merasakan dampak ekonomi dari industri unggas,” ujarnya.
3. Akses Pembiayaan dan Peningkatan Kapasitas
Untuk mengejar standar industri, peternak kecil dan menengah membutuhkan mekanisme pembiayaan yang mudah serta pelatihan manajemen kandang dan standar biosekuriti. Tanpa dukungan ini, peternak rakyat berisiko tertinggal dalam ekosistem hilirisasi yang modern.
4. Tata Kelola yang Transparan
Mirah menekankan pentingnya keterbukaan informasi sejak awal terkait rencana investasi, kebutuhan lahan, hingga dampak ekonomi yang diharapkan. Tata kelola yang akuntabel diyakini akan menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di NTB.
Menuju Sentra Unggas Nasional
Program hilirisasi ini telah menyasar sejumlah wilayah potensial di Kabupaten Bima, meliputi Kecamatan Tambora, Madapangga, Bolo, Woha, hingga Wera. Model integrasi dari hulu ke hilir ini diproyeksikan mampu meningkatkan efisiensi produksi dan memperkuat rantai pasok nasional.
Dengan potensi sumber daya yang ada, Bima memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi sentra unggas nasional.
“Jika dirancang dengan tepat, ini bukan hanya proyek investasi, tetapi tonggak kemajuan daerah yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
