Lombok Barat, katada.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau Rumah Susun (Rusun) ASN Nusa Tenggara Barat di Jalan TGH Faesal No. 555, Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (19/5).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP memastikan kualitas hunian vertikal bagi aparatur sipil negara (ASN) sekaligus mengevaluasi pelayanan publik di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara 1.
Menteri PKP didampingi jajaran kantor pusat Kementerian PKP serta Kepala BP3KP Nusa Tenggara 1 beserta staf. Mereka meninjau fasilitas gedung, unit hunian, hingga area pelayanan publik yang berada di kawasan rusun.
Rusun ASN NTB tersebut memiliki delapan lantai dengan total 72 unit hunian dan diperkirakan mampu menampung hingga 216 orang. Hunian itu diperuntukkan bagi ASN Kementerian PUPR yang bertugas di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, terutama pegawai yang berasal dari luar daerah.
Komposisi unit terdiri atas 60 unit tipe 36, 10 unit tipe 45, serta dua unit ramah difabel. Seluruh unit telah dilengkapi fasilitas furnitur lengkap seperti tempat tidur, lemari pakaian, meja, dan kursi sehingga siap langsung ditempati.
Selain itu, rusun juga dilengkapi fasilitas penunjang seperti lift, musala, area outdoor, dan menerapkan konsep green building untuk mendukung kenyamanan serta efisiensi lingkungan hunian.
Menteri PKP mengatakan pembangunan rusun ASN menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian yang layak, sehat, terjangkau, dan dekat dengan lokasi kerja guna meningkatkan kinerja pelayanan publik.
“Hunian ASN harus mendukung produktivitas kerja sekaligus memberikan kenyamanan bagi pegawai,” ujarnya.
Rusun ASN NTB juga mengusung konsep mixed use development. Lantai satu hingga tiga difungsikan sebagai area perkantoran dan ruang serbaguna, termasuk operasional BP3KP NT 1. Sementara lantai empat hingga delapan digunakan sebagai area hunian ASN.
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP turut meninjau ruang pelayanan publik BP3KP NT 1. Ia menilai akses layanan bagi masyarakat perlu dibuat lebih mudah dijangkau.
“Ini ruang pelayanan ya, saran saya bisa ditempatkan di bawah di lantai 1 agar rakyat mendapatkan akses informasi yang mudah dan cepat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya aparatur memahami persoalan dan kebijakan yang berkembang di masyarakat agar mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat.
“Kita harus menguasai masalah dan kebijakan yang ada di masyarakat karena ketika rakyat bertanya dan menyampaikan pengaduan, kita bisa sampaikan dengan jelas agar rakyat terbantu,” tegasnya.
Kementerian PKP terus mendorong pembangunan hunian vertikal berkualitas bagi ASN sebagai bagian dari penguatan ekosistem pelayanan publik yang modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*)
