Bima, Katada.id – Pemerintah Kabupaten Bima meraih apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada ajang Kemendagri Awards: Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 wilayah Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Ballroom Hotel Merumatta Senggigi, Selasa (19/5) malam.
Dalam ajang tersebut, Bupati Bima Ady Mahyudi menerima penghargaan kategori “Pengendalian Inflasi” berupa trofi dan bantuan dana senilai Rp2 miliar. Kabupaten Bima berhasil meraih predikat terbaik II tingkat kabupaten se-Nusa Tenggara dan Maluku.
Sementara itu, posisi terbaik I diraih Kabupaten Sumba Timur dengan hadiah Rp3 miliar dan terbaik III diraih Kabupaten Maluku Tenggara dengan hadiah Rp1 miliar. Untuk kategori pemerintah kota, Kota Tual, Maluku menjadi terbaik I, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian terhadap konsistensi dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran program pengendalian, hingga keberhasilan implementasi program pengendalian inflasi di daerah.
Bupati Bima Ady Mahyudi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis yang berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
“Penghargaan ini tentu saja menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis yang berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” ujar Ady Mahyudi.
Pada acara tersebut, Bupati Bima hadir bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy serta sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Di tempat terpisah, Kepala Bappeda Kabupaten Bima Hariman SE, M.Si menjelaskan, upaya penurunan kemiskinan dilakukan melalui kolaborasi 16 perangkat daerah dan 21 puskesmas dengan dukungan 127 sub kegiatan serta total alokasi anggaran sebesar Rp248,2 miliar.
Program tersebut difokuskan pada tiga strategi utama, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui program PKH, BPNT, PBI JKN, bantuan sosial, beasiswa, dan BLT Desa. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan, bantuan modal usaha, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta bantuan benih.
Strategi lainnya dilakukan melalui penurunan kantong-kantong kemiskinan dengan pembangunan irigasi, rumah tidak layak huni (RTLH), SPAM, SPALD-S, dan infrastruktur berbasis masyarakat.
Berdasarkan capaian tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bima turun menjadi 12,59 persen atau menurun sebesar 0,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara angka kemiskinan ekstrem yang pada 2024 berada di angka 2,04 persen, berhasil ditekan menjadi 0,41 persen pada 2025.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bima juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp53,86 miliar untuk percepatan penurunan stunting yang tersebar di 13 perangkat daerah.
Berbagai intervensi dilakukan secara terpadu mulai dari peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, sanitasi, hingga edukasi masyarakat. Hasilnya, angka stunting tahun 2025 berhasil ditekan hingga 12,22 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 17,33 persen.
Dalam percepatan penanganan inflasi, Bupati dan Wakil Bupati Bima dibantu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bima yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Bima Nomor 188.45/100/03.4 Tahun 2025. Tim tersebut diketuai Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE dengan Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE sebagai sekretaris tim.
TPID Kabupaten Bima bertugas menyusun kebijakan pengendalian inflasi daerah serta melakukan koordinasi penanganan inflasi dengan berbagai instansi terkait. (*)
