Mataram, katada.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Damayanti Putri, mengandalkan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya menekan angka anak tidak sekolah (ATS) di NTB yang saat ini diperkirakan mencapai 70 ribu anak.
Program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan membuka akses pendidikan lebih luas, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini belum mendapatkan kesempatan belajar secara layak.
Komitmen itu disampaikan Wagub NTB yang akrab disapa Umi Dinda saat meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Paramita Mataram, Senin (9/11/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pendidikan.
Umi Dinda menegaskan, penanganan anak tidak sekolah tidak cukup hanya melalui pembenahan data dan administrasi. Pemerintah harus memastikan kondisi riil di lapangan agar anak-anak yang belum mengakses pendidikan dapat kembali memperoleh kesempatan belajar.
“Kami ingin memastikan angka anak tidak sekolah ini tidak terus bergerak naik. Bukan hanya dari sisi pencatatan, tetapi kita harus memastikan bahwa angka tersebut benar adanya di tingkat lapangan,” tegasnya.
Sekolah Rakyat Jadi Perhatian Pemerintah Pusat
Menurut Umi Dinda, keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bentuk perhatian serius Presiden Prabowo terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di NTB.
Saat ini, fasilitas Sekolah Rakyat telah tersedia di Kabupaten Lombok Utara dan Sentra Paramita Mataram. Pemerintah juga merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat di Pulau Sumbawa.
Penambahan fasilitas tersebut diharapkan memperluas jangkauan pelayanan pendidikan sekaligus membantu pemerintah daerah mengurangi jumlah anak yang belum mendapatkan akses pendidikan.
Namun, Umi Dinda mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas. Pendampingan terhadap siswa juga menjadi faktor penting, terutama bagi anak-anak yang sebelumnya tidak terbiasa mengikuti pendidikan dengan sistem asrama.
“Kita ingin memastikan anak-anak ini memiliki semangat yang terus terbangun, memiliki kepercayaan diri yang lebih baik, dan merasa betah. Tidak mudah bagi anak-anak yang sebelumnya tidak terbiasa sekolah berasrama, kemudian harus tinggal di asrama. Ini membutuhkan dorongan dan pendampingan yang baik,” jelasnya.
Perkuat Pendampingan Anak dan Koordinasi Daerah
Umi Dinda menekankan pentingnya dukungan guru, tenaga pendamping, serta seluruh pihak terkait untuk membangun semangat belajar dan kepercayaan diri siswa.
Menurutnya, anak-anak yang sebelumnya tidak mengakses pendidikan membutuhkan perhatian khusus agar mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan mengikuti proses pembelajaran secara optimal.
Selain melalui Sekolah Rakyat, Pemprov NTB juga mendorong sejumlah langkah pendukung untuk menekan angka anak tidak sekolah. Salah satunya melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, termasuk kesepakatan kerja sama yang diarahkan untuk memperkuat penanganan anak putus sekolah.
Umi Dinda berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat perluasan akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan.
“Ini menandakan bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian penuh pemerintah pusat. Sudah sepantasnya kita menyambut dengan baik program-program yang menjadi skala prioritas Presiden untuk dilaksanakan di NTB,” ujarnya.
Pemprov NTB berharap, melalui perluasan Sekolah Rakyat, penguatan pendampingan siswa, serta koordinasi lintas pemerintah daerah, upaya menekan angka anak tidak sekolah dapat berjalan lebih terarah dan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Hindari pengulangan gagasan pendidikanPerkuat lead dengan fokus kunjunganBedakan anak tidak sekolah dan putus sekolah. (*)
