Dompu, katada.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Dompu mengambil bagian dalam penguatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE) di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kepala Kesbangpol Kabupaten Dompu, Zainal Afrodi, MM, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) RAD PE yang digelar Pemerintah Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, Senin (9/11/2026).
Kehadiran Kesbangpol Dompu dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan dan program pencegahan ekstremisme antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini sekaligus memperkuat peran perangkat daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayah masing-masing.
Kesbangpol Jadi Penggerak Aksi di Daerah
Zainal Afrodi menjelaskan, RAD PE yang disusun di tingkat provinsi akan menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam merancang dan melaksanakan program pencegahan ekstremisme sesuai kondisi daerah.
Menurutnya, Kesbangpol memiliki peran penting dalam menerjemahkan arah kebijakan tersebut menjadi kegiatan konkret, terutama melalui penguatan wawasan kebangsaan, deteksi dini, serta koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat.
“RAD PE merupakan rujukan program provinsi yang akan disesuaikan oleh kabupaten/kota se-NTB sebagai landasan kegiatan Kesbangpol,” ujar Zainal kepada Katada.id, Senin (9/11/2026).
Dalam forum tersebut, Kesbangpol Dompu juga menyampaikan sejumlah persoalan sosial yang membutuhkan perhatian khusus. Di antaranya fenomena pemblokiran jalan dan kenakalan remaja yang dinilai perlu mendapat penanganan melalui langkah pencegahan dan penanggulangan secara terarah.
“Kami meminta agar ada upaya khusus mencegah dan menanggulangi pemblokiran jalan dan kenakalan remaja,” ungkap Zainal yang akrab disapa Dae Fery.
Aspirasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong agar kebijakan pencegahan di tingkat provinsi turut memperhatikan dinamika sosial yang berkembang di daerah. Dengan demikian, pelaksanaan RAD PE tidak hanya berorientasi pada pencegahan ancaman terorisme, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
Libatkan Lintas Sektor
Rakor RAD PE NTB 2026 melibatkan sejumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan nasional. Di antaranya Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Bappeda NTB, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, perangkat daerah dan instansi teknis terkait, termasuk unsur perlindungan anak.
Keterlibatan berbagai instansi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan membutuhkan pendekatan lintas sektor. Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan keamanan, tetapi juga menyentuh aspek pendidikan, sosial, keagamaan, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan ketahanan masyarakat.
Bagi Kesbangpol Dompu, koordinasi tersebut menjadi ruang untuk memperkuat kerja sama sekaligus menyelaraskan program daerah dengan kebijakan provinsi.
Melalui penguatan RAD PE, Kesbangpol Dompu diharapkan dapat mengoptimalkan peran koordinasi, deteksi dini, dan pembinaan masyarakat. Upaya tersebut penting agar pencegahan potensi ekstremisme dan berbagai kerawanan sosial dapat dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Dompu. (*)
