Mataram Katada.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Terutama untuk pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi produktif, ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas pelayanan dasar menjadi prioritas utama arah pembangunan NTB.q
Penegasan itu disampaikan Wagub NTB yang akrab disapa Umi Dinda dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (9/11/2026), dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027.
Dalam rapat tersebut, Pemprov NTB mengusulkan pendapatan daerah sebesar Rp6,22 triliun atau meningkat 10,69 persen dibandingkan APBD Murni 2026. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,06 triliun, meningkat 5,70 persen.
Menurut Umi Dinda, peningkatan kapasitas anggaran harus diikuti ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan. Besarnya anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan fiskal. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap program memiliki sasaran jelas dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Anggaran mengikuti program, bukan program mengikuti anggaran,” ungkap Umi Dinda.
Diketahui, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan empat prinsip dalam kebijakan fiskal 2027, yakni realistis dan sehat, berorientasi hasil, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Prinsip tersebut menjadi landasan agar belanja daerah tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi menghasilkan dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu prioritas utama adalah pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung agenda tersebut, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp745,25 miliar.
Intervensi diarahkan pada 106 desa yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem. Programnya mencakup penguatan usaha produktif keluarga miskin, perlindungan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan bagi kelompok masyarakat rentan.
Selain pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap ketahanan pangan dan energi. Dukungan terhadap pembangunan irigasi, pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi bagian dari upaya memperkuat produktivitas masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan pangan.
Pemprov NTB juga mendorong pengembangan industri agromaritim melalui hilirisasi. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah sehingga hasil produksi tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi dapat memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat.
Pada sektor lainnya, APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat pariwisata berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperluas konektivitas digital, serta membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Di tengah berbagai kebutuhan pembangunan, Pemprov NTB juga menaruh perhatian pada kesehatan fiskal daerah. Rancangan APBD 2027 mencatat surplus sekitar Rp162,7 miliar yang direncanakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan, termasuk penyelesaian kewajiban jatuh tempo dan penyertaan modal.
Sementara itu, ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan fiskal daerah. Karena itu, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) akan diperkuat melalui modernisasi pengelolaan pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Pemprov NTB berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD berlangsung secara cermat, kritis, dan konstruktif. Persetujuan bersama ditargetkan dapat dicapai paling lambat 30 November 2026.
Bagi Umi Dinda, keberhasilan APBD 2027 tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang disahkan. Lebih dari itu, kebijakan fiskal harus mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, terutama kemiskinan, terbatasnya kesempatan ekonomi, dan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, setiap rupiah dalam APBD diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai dari desa-desa di Pulau Lombok hingga pelosok Pulau Sumbawa. (*)
