Dompu, katada.id – Bupati Dompu Bambang Firdaus mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dia menegaskan, akses terhadap layanan kesehatan merupakan hak setiap warga tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun status sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang saat menghadiri kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di Lingkungan Jado, Kelurahan Doro Tangga, Kecamatan Dompu, Senin (9/11/2026).
Mengusung tema Sehat untuk Semua, kegiatan tersebut melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, organisasi profesi kesehatan, serta sejumlah unsur terkait.
Bambang mengapresiasi antusiasme jajaran Dinas Kesehatan dan seluruh organisasi kesehatan yang terlibat. Menurutnya, peringatan HKN tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum memperkuat kesadaran masyarakat sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan.
“Jangan sampai ada kesenjangan dalam pelayanan kesehatan. Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu. Berikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat,” tegas Bambang.
Dia juga mengingatkan bahwa upaya menjaga kesehatan tidak harus selalu dimulai dengan pengobatan. Masyarakat perlu membangun kebiasaan hidup sehat melalui aktivitas fisik, pola makan bergizi, istirahat cukup, memanfaatkan sinar matahari pagi, serta menjaga kesehatan mental dan hubungan sosial.
Menurut Bambang, pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan pemerintah menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit.
Dia mengungkapkan, cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Dompu telah mencapai 98 persen. Capaian tersebut, kata dia, harus diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan agar masyarakat benar-benar memperoleh akses kesehatan yang mudah dan berkualitas.
“Pada momentum ini, pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar semakin peduli terhadap kesehatannya. Salah satunya melalui pemeriksaan kesehatan secara gratis sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini,” ujarnya.
Selain persoalan pemerataan layanan, Bambang turut menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Dia mengapresiasi keterlibatan TNI dan Polri dalam kegiatan donor darah.
Menurutnya, ketersediaan darah di rumah sakit membutuhkan dukungan dan partisipasi berbagai pihak karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien.
“Setetes darah sangat berharga bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada TNI, Polri, dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan sejumlah layanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, sunatan massal, donor darah, edukasi gizi melalui kelas stunting, hingga pelayanan keluarga berencana (KB) gratis di Polindes Mangge Asi.
Antusiasme masyarakat terlihat dari meningkatnya jumlah peserta sunatan massal. Dari sekitar 40 orang yang terdaftar sebelumnya, jumlah peserta saat pelaksanaan meningkat hingga mendekati 100 anak dari berbagai desa dan kelurahan di Kecamatan Dompu.
Pemerintah Kabupaten Dompu juga menyerahkan bantuan 10 unit kursi roda hasil kolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Dompu menyalurkan 150 sarung dan bantuan uang tunai kepada 150 penerima manfaat.
Bantuan lainnya diberikan kepada keluarga berisiko stunting melalui kerja sama BPPKB dan Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting.
Usai kegiatan, Bambang meninjau langsung sejumlah titik pelayanan untuk melihat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, sunatan massal, donor darah, dan layanan lainnya.
Peringatan HKN ke-62 ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Dompu memperluas edukasi kesehatan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, TNI, Polri, BPJS Kesehatan, BAZNAS, dan organisasi profesi.
Namun, capaian UHC 98 persen tetap perlu diiringi pemerataan akses, peningkatan mutu fasilitas, dan pelayanan yang tidak diskriminatif agar jaminan kesehatan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (*)
