Mataram, katada.id – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) meningkatkan penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah ke tahap penyidikan. Sebanyak 58 orang diduga menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp1,4 miliar.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Kombes Pol. Arisandi mengatakan, peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi tindak pidana dalam proses perekrutan dan pemberangkatan calon jemaah umrah.
“Perkaranya sudah masuk penyidikan,” kata Arisandi di Mataram, Selasa (10/11).
Menurut Arisandi, hasil gelar perkara menemukan dugaan persoalan legalitas pada dua perusahaan yang terlibat dalam perekrutan dan pemberangkatan jemaah. Kedua perusahaan tersebut masing-masing berinisial THU dan IAH.
Penyidik telah meminta keterangan sejumlah pihak untuk mendalami perkara tersebut, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) NTB.
Berdasarkan keterangan instansi tersebut, kedua perusahaan diduga tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Padahal, izin tersebut merupakan persyaratan bagi perusahaan yang menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.
“Dari data kami, dua-duanya tidak memiliki izin. Travel harus memiliki legalitas sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah,” ujar Arisandi.
Polisi juga mendalami pola kerja sama kedua perusahaan, termasuk pembagian peran dalam merekrut dan memberangkatkan calon jemaah. Sebab, izin sebagai agen perjalanan wisata tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.
Selain itu, penyidik menelusuri mekanisme perekrutan jemaah dari daerah serta pemenuhan ketentuan perizinan dan pengaturan kantor cabang oleh perusahaan yang terlibat.
Dalam perkara ini, puluhan calon jemaah sempat diberangkatkan menuju Jakarta. Namun, perjalanan mereka tidak berlanjut ke Jeddah, Arab Saudi, sebagaimana tujuan ibadah umrah yang dijanjikan.
“Para jemaah sempat diberangkatkan sampai Jakarta, tetapi tidak berlanjut ke Jeddah atau Arab Saudi. Hal ini menjadi bagian dari perkara yang sedang kami dalami,” jelasnya.
Saat ini, penyidik memprioritaskan pemeriksaan saksi, terutama masyarakat yang diduga menjadi korban. Mayoritas calon jemaah berasal dari Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu.
Arisandi mengatakan, polisi masih menelusuri keterangan para korban, alur pembayaran, hubungan kerja sama kedua perusahaan, hingga pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perjalanan tersebut.
Polda NTB mengimbau masyarakat agar lebih teliti sebelum mendaftar dan membayar biaya perjalanan ibadah umrah. Calon jemaah diminta memastikan legalitas perusahaan melalui instansi berwenang, khususnya terkait kepemilikan izin PPIU. (*)
