Mataram, katada.id – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menaikkan penanganan kasus dugaan penipuan 58 jemaah umrah asal Kabupaten Bima dan Dompu ke tahap penyidikan.
Polisi menemukan fakta bahwa dua perusahaan travel yang terlibat dalam pemberangkatan tersebut tidak mengantongi izin resmi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
“Dari data yang kami peroleh, dua-duanya tidak memiliki izin. Izinnya sebatas agen travel,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Kombes Pol Arisandi, Selasa (10/11/2026).
Arisandi mengungkapkan, dua perusahaan perjalanan wisata yang diduga menipu puluhan jemaah tersebut masing-masing berinisial THU dan IHA. Perusahaan IHA berperan merekrut jemaah di daerah, sementara THU bertugas memberangkatkan jemaah dari Jakarta menuju Arab Saudi.
Total jemaah yang menjadi korban mencapai 58 orang dengan setoran uang masing-masing jemaah sebesar Rp30 juta. Total kerugian materiil ditaksir mencapai Rp1,4 miliar.
Berdasarkan informasi, puluhan jemaah tersebut sebenarnya telah diterbangkan dari daerah asal hingga tiba di Jakarta. Namun, bukannya dilanjutkan ke Arab Saudi, penerbangan mereka terhenti dan para jemaah terpaksa dipulangkan kembali ke daerah.
Arisandi menegaskan, secara regulasi, perusahaan penyelenggara umrah tidak diperbolehkan bekerja sama dengan entitas lain yang tidak berizin dalam memberangkatkan jemaah. Perusahaan PPIU wajib memiliki kantor cabang resmi di daerah, bukan memanfaatkan perantara agen travel biasa.
“Jadi, yang merekrut jemaah di daerah-daerah ini harus cabangnya sendiri. Bukan perusahaan lain yang izinnya tidak punya atau mungkin hanya sebatas travel agent biasa,” jelasnya.
Saat ini penyidik Ditreskrimum Polda NTB bersama Polres Dompu terus melakukan pendalaman dengan mengumpulkan alat bukti serta merampungkan pemberkasan perkara.
Polisi juga menjadwalkan upaya “jemput bola” guna memeriksa seluruh jemaah yang menjadi korban serta menyita barang bukti operasional seperti kartu identitas dan koper bertuliskan atribut travel.
“Ini masih kami lengkapi pemberkasannya, lengkapi keterangan, bukti-buktinya untuk mengonstruksi perkaranya. Termasuk bukti yang menguatkan bahwa agent ini tidak memiliki izin, secara marketing menawarkan untuk memberangkatkan umrah, bukan untuk wisata,” pungkas Arisandi.(*)
