Lombok Tengah, katada.id – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi penghijauan di kawasan bekas tambang emas ilegal di Bukit Prabu, Kabupaten Lombok Tengah, Jumat (13/11/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memulihkan lingkungan yang terdampak aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI).
Penghijauan tersebut dilaksanakan melalui program Green Policing dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, serta sejumlah instansi terkait. Program ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Program 100 Hari Kerja Kapolri dan implementasi program prioritas Polri bertajuk “Polisi Bersama Masyarakat”.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid mengatakan, pemilihan Bukit Prabu sebagai lokasi penghijauan didasarkan pada kebutuhan pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan ilegal.
Menurutnya, penanganan tambang ilegal tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus disertai langkah pemulihan lingkungan.
“Penanganan tambang ilegal tidak cukup berhenti pada penegakan hukum. Kami juga ingin mengambil bagian dalam upaya pemulihan lingkungan. Melalui Green Policing, Polri bersama pemerintah dan masyarakat berupaya menghadirkan langkah konkret untuk memperbaiki kawasan yang terdampak aktivitas pertambangan tanpa izin,” ujar Kholid.
Dia menegaskan, pemulihan lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar penghijauan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan berlanjut dalam bentuk pemeliharaan dan perlindungan kawasan.
Kholid berharap penghijauan di Bukit Prabu dapat mengembalikan fungsi ekologis kawasan sekaligus mengurangi risiko kerusakan lahan dan bencana lingkungan, termasuk tanah longsor.
“Kehadiran seluruh unsur Forkopimda dan instansi terkait menunjukkan bahwa menjaga alam merupakan tanggung jawab bersama. Kami berharap penghijauan ini menjadi langkah awal yang berkelanjutan untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur NTB, Ketua DPRD Provinsi NTB, Pangdam XXX/Rinambora, Kajati NTB, Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Wakapolda NTB, Irwasda Polda NTB, serta sejumlah pimpinan instansi vertikal dan perangkat daerah.
Keterlibatan lintas sektor ini diharapkan memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan kerusakan lingkungan, terutama di kawasan yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan pariwisata Lombok Tengah.
Selain melakukan penghijauan, Polda NTB mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dan melaporkan aktivitas yang berpotensi merusak alam maupun mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui layanan Call Center Polri 110 atau mendatangi kantor kepolisian terdekat. (*)
