Mataram, katada.id – Mantan Kepala Bidang (Kabid) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, Ico Rahmawati, akhirnya divonis bersalah dalam kasus pungutan liar (pungli) terhadap guru penerima tunjangan daerah terpencil.
Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Mataram menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu tahun kepada Ico. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Mukhlassuddin, didampingi hakim anggota Irawan Ismail dan Fadhli Hanra, Jumat (6/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Ico terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pejabat menerima hadiah karena jabatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
“Menyatakan terdakwa Ico Rahmawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pejabat menerima hadiah karena jabatan,” demikian bunyi putusan yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Mataram.
Selain hukuman penjara, Ico juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp50 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, harta bendanya akan dirampas untuk dilelang.
“Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 50 hari,” kata Mukhlas.
Majelis hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan. Ico pun diperintahkan tetap berada dalam tahanan.
Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, jaksa menuntut Ico dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan.
Kasus yang menjerat mantan pejabat Dikbudpora Kabupaten Bima ini bermula dari dugaan pungutan terhadap 18 guru penerima tunjangan khusus daerah terpencil.
Aksi tersebut diduga berlangsung selama enam tahun, mulai 2019 hingga 2025. Dalam menjalankan aksinya, Ico meminta sejumlah uang kepada para guru dengan nominal bervariasi, mulai Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta.
Para guru disebut terpaksa menyerahkan uang karena khawatir tidak lagi mendapatkan tunjangan khusus pada tahap pencairan berikutnya.
Dari hasil persidangan, pola penyetoran uang dilakukan dengan frekuensi berbeda. Sebagian guru menyetor setiap bulan, sementara lainnya menyerahkan uang setiap tiga bulan sekali.
Untuk menampung uang setoran tersebut, Ico bahkan disebut menyiapkan dua rekening khusus yang digunakan untuk menerima uang dari para guru penerima tunjangan daerah terpencil. (*)
