Lombok Utara, Katada.id – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar Rapat Paripurna Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Kamis (12/11)
Rapat Paripurna tersebut diikuti sebanyak 18 orang anggota DPRD ini dipimpin oleh Ketua DPRD KLU Agus Jasmani, di dampingi Wakil Ketua 2 DPRD KLU I Made Karyasa.
Dalam paripurna tersebut, Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar menyampaikan, RAPBD tahun anggaran 2027 harus berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Secara garis besar, pendapatan daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp 1,340 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 395 miliar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 945, 9 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1,335 triliun dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp 1,048 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 156,5 miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 3,127 miliar, serta Belanja Transfer sebesar Rp 127,4 miliar.
Dari struktur pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD Tahun Anggaran 2027 mencatat surplus sebesar Rp 5,750 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 5,750 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah.
“Dengan demikian, pembiayaan netto tercatat minus Rp 5,750 miliar dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan diproyeksikan nihil atau Rp0,00,”jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Najmul juga menjelaskan pentingnya penyesuaian fiskal menyusul ditetapkannya UU APBN Tahun Anggaran 2027 serta diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-95/PK/2026.
Berdasarkan ketentuan tersebut, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk KLU ditetapkan sebesar Rp 590,3 miliar, sementara itu, dalam rancangan APBD sebelumnya, alokasi transfer tercatat sebesar Rp 893,5 miliar. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan alokasi sekitar Rp 303 miliar yang perlu diantisipasi melalui penyesuaian terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah.
Najmul menegaskan, penajaman belanja akan diarahkan pada pelayanan dasar, pembangunan daerah, serta penguatan ekonomi masyarakat. Dia berharap pembahasan bersama DPRD menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal. (ham)












