Jakarta, katada.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal memaparkan capaian keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi NTB dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
NTB mencatat skor 100 pada Self Assessment Questionnaire (SAQ) atau penilaian mandiri. Angka ini meningkat 37 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada pada skor 63.
Miq Iqbal hadir didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB Ahsanul Khalik. Di hadapan tim penguji, ia menjelaskan berbagai langkah pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi, mulai dari integrasi data hingga pembenahan layanan informasi publik.
Gubernur menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak lagi sekadar dipandang sebagai kewajiban administratif pemerintah. Menurutnya, transparansi harus menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi.
“Buat kami di Provinsi NTB, keterbukaan informasi ini bukan soal pemenuhan kewajiban lagi, tapi ini soal corporate culture juga. Ini sudah jadi budaya birokrasi,” kata Iqbal dalam keterangan resmi Pemprov NTB.
Untuk mendukung keterbukaan tersebut, Pemprov NTB melakukan konsolidasi data lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan 10 kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
Integrasi itu mencakup lebih dari 800 poin data yang dihimpun dalam ekosistem NTB Satu Data. Pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan membenahi pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Selain itu, Pemprov NTB telah menyelesaikan pembangunan dasbor informasi publik. Melalui platform tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh data mentah, tetapi juga informasi yang telah diolah dalam bentuk infografis dan analisis.
“Jadi ke depan, sekarang kita sudah menyelesaikan yang namanya dashboard sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan akses ke data yang mentah, tetapi juga mendapatkan akses ke data yang sudah matang dalam bentuk infografis, kemudian dalam bentuk analisis,” ujarnya.
Lebih jauh, Miq Iqbal mengatakan keterbukaan informasi harus berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menentukan arah pembangunan daerah.
Menurutnya, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun kanal pengaduan menjadi salah satu rujukan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.
Sejumlah kebijakan yang disebut sebagai tindak lanjut penyerapan aspirasi tersebut antara lain pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menata sistem pelaporan kerusakan infrastruktur serta pengembangan program Desa Berdaya.
Eks Dubes Indonesia untuk Turki ini menilai kepercayaan masyarakat tidak bisa hanya dibangun melalui pernyataan dan janji pemerintah. Kepercayaan harus tumbuh melalui keterbukaan informasi yang disertai pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik secara nyata.
“Kepercayaan publik tidak cukup diminta, tetapi harus dibangun melalui keterbukaan dan dibuktikan melalui kerja nyata,” kata Iqbal.
Peningkatan skor SAQ dari 63 menjadi 100 menjadi salah satu capaian yang dipaparkan Pemprov NTB dalam evaluasi keterbukaan informasi publik tahun ini. Namun, skor tersebut merupakan hasil penilaian mandiri dan perlu dibedakan dari hasil akhir penilaian Monev yang ditetapkan Komisi Informasi Pusat. (*)
