Lombok Utara, Katada.id – Rencana kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum mendapat lampu hijau dari DPRD. Komisi II DPRD KLU masih mengkaji kelayakan skema kerja sama tersebut, terutama terkait kemampuan anggaran dalam memenuhi kebutuhan penerangan jalan.
Ketua Komisi II DPRD KLU Kamah Yudianto mengatakan, pihaknya belum mengarah pada persetujuan KPBU APJ. Komisi II masih menunggu hasil kajian awal atau pre-feasibility study (pra-FS) sebelum menentukan sikap.
“Kami masih mengkaji dan mendalami. Setelah pembahasan di Komisi II final dan hasil pra-FS keluar, baru kami laporkan kepada pimpinan,” ujar Kamah, Kamis (12/11).
Menurutnya, kajian pra-FS membutuhkan waktu sekitar delapan bulan. Kajian tersebut akan menghitung kebutuhan titik lampu, kemampuan anggaran, serta jumlah penerangan yang realistis disediakan melalui skema KPBU.
Persoalan utamanya terletak pada kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan pembiayaan. Kebutuhan APJ di KLU diperkirakan mencapai 11.000 titik. Sementara lampu yang tersedia saat ini baru sekitar 4.000 titik. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 7.000 titik.
Di sisi lain, skema KPBU yang dikaji diperkirakan membutuhkan pembayaran Rp13 miliar per tahun selama 10 tahun. Dengan nilai tersebut, kemampuan penyediaan lampu sementara diperkirakan hanya berkisar 4.000 hingga 4.500 titik.
“Yang kita inginkan, begitu KPBU dilaksanakan, kita tidak lagi memikirkan persoalan penerangan jalan. Tetapi kalau kebutuhan Lombok Utara 11.000 titik, sementara dengan anggaran Rp13 miliar per tahun selama 10 tahun hanya mendapatkan sekitar 4.000 sampai 4.500 titik, masih ada kesenjangan,” tegasnya.
Kamah menambahkan, hasil kajian akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan pembentukan panitia khusus. DPRD juga akan mempertimbangkan penawaran badan usaha berdasarkan jumlah lampu yang mampu disediakan dengan anggaran tersebut.
Menurutnya, keputusan akhir tidak hanya menjadi kewenangan Komisi II, tetapi akan dipertimbangkan bersama secara kelembagaan.












