Jakarta katada.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, meminta pemerintah pusat dan DPR RI memberikan pengakuan konkret terhadap karakteristik wilayah kepulauan NTB dalam revisi Undang-Undang (UU) tentang Provinsi NTB.
Pengakuan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kewenangan pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal. Dengan begitu, potensi sektor pariwisata dan kelautan dapat dikelola secara lebih optimal.
Hal itu disampaikan Miq Iqbal saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Rapat tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di hadapan pimpinan dan anggota Baleg DPR RI, ia menegaskan bahwa revisi regulasi tersebut harus mampu menjawab kebutuhan riil daerah, terutama konsekuensi geografis sebagai wilayah kepulauan.
“Bagi kami, hal yang paling penting dari revisi undang-undang ini adalah adanya pengakuan terhadap kekhasan daerah kami,” tegas Iqbal.
Mantan Duta Besar RI untuk Turki itu kemudian memaparkan kondisi geografis NTB yang didominasi wilayah perairan.
Dari total luas wilayah 49.312,19 kilometer persegi, sekitar 29.159,04 kilometer persegi atau 59,13 persen merupakan lautan. Sementara luas daratan hanya 20.153,15 kilometer persegi atau 40,87 persen.
NTB memiliki dua pulau utama, yakni Lombok dan Sumbawa, yang dikelilingi 403 pulau kecil. Daerah ini juga mempunyai garis pantai sepanjang 2.992,52 kilometer.
Kondisi tersebut menempatkan NTB sebagai daerah dengan tantangan pembangunan yang tidak sederhana. Selain membutuhkan biaya infrastruktur lebih besar, konektivitas antarpulau, distribusi logistik, transportasi, hingga pemerataan pelayanan publik juga menghadapi kendala geografis.
Terlebih, Selat Lombok merupakan jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Menurut dia pengembangan pariwisata dan ekonomi kelautan tidak cukup hanya mengandalkan promosi maupun masuknya investasi. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, konektivitas antarpulau, fasilitas pelabuhan, serta skema pembiayaan yang memadai.
Karena itu, ia mengusulkan alternatif pembiayaan daerah melalui skema penerimaan sektor pariwisata serta pemanfaatan obligasi daerah dengan landasan hukum yang jelas.
Di sisi lain, Miq Iqbal juga menyoroti kedekatan geografis dan keterkaitan pembangunan antara NTB dan NTT. Kedua provinsi tersebut selama ini telah membangun kolaborasi bersama Bali melalui forum regional KRBNN.
Ia menilai kerja sama regional tersebut perlu diperkuat karena NTB dan NTT memiliki sejumlah kepentingan pembangunan yang saling berkaitan.
“NTB dan NTT ini bukan cita-cita untuk bersatu, tetapi sebuah takdir untuk bersatu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan bahwa revisi kedua undang-undang provinsi tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.
Pembahasan regulasi diarahkan untuk mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan serta keunggulan sektor pariwisata NTB dan NTT.
Dukungan juga disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Ia menilai karakteristik daerah, mulai dari kondisi geografis, sumber daya alam, sosial budaya hingga potensi pendapatan, harus menjadi pertimbangan utuh dalam penyusunan kebijakan.
Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu mendorong kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
RDP tersebut turut dihadiri Gubernur NTT E. Melkiades Laka Lena, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, serta Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti. (*)












