Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Terminal Ginte Rusak, Warga Dompu Blokir Jalan dan Tagih Janji Gubernur NTB

×

Terminal Ginte Rusak, Warga Dompu Blokir Jalan dan Tagih Janji Gubernur NTB

Sebarkan artikel ini
Jajaran Pemkab Dompu Termasuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Dompu Saat Menemui Pendemo yang Menuntut Gubernur NTB Perbaiki Terminal Ginte Dompu

Dompu, katada.id – Kondisi Terminal Ginte di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang dinilai memprihatinkan memantik aksi protes masyarakat. Warga menutup akses terminal, memblokir jalan, hingga membakar ban sebagai bentuk desakan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB segera merealisasikan perbaikan fasilitas terminal tersebut.

Warga menilai kondisi Terminal Ginte yang berstatus terminal tipe B sudah tidak layak. Sejumlah fasilitas dan kualitas pelayanan dinilai jauh dari standar yang semestinya dimiliki sebuah terminal tipe B.

Dalam aksinya, massa secara khusus mendesak Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri segera mengalokasikan anggaran untuk membenahi seluruh fasilitas dan infrastruktur Terminal Ginte.

Massa juga meminta Bupati Dompu dan Ketua DPRD Dompu menyurati gubernur agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius pemerintah provinsi.

Koordinator lapangan aksi, Sahrul, menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, melainkan bentuk kepedulian terhadap fasilitas publik yang digunakan masyarakat luas.

“Kehadiran kami bukan untuk mewakili kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, melainkan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Dompu secara luas,” tegasnya.

Menurut Sahrul, status Terminal Ginte sebagai terminal tipe B seharusnya diikuti dengan ketersediaan fasilitas dan pelayanan yang memadai. Namun, kondisi di lapangan justru belum mencerminkan standar kelayakan terminal tersebut.

Karena itu, ia meminta Pemprov NTB segera melakukan pembenahan. Bahkan, jika pemerintah provinsi mengalami kendala dalam pengelolaan maupun perbaikan, kewenangan pengelolaan Terminal Ginte diminta dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten Dompu.

“Jika pemerintah provinsi mengalami kendala dalam pengelolaan maupun perbaikan, kami meminta kewenangan pengelolaan Terminal Ginte dilimpahkan kepada Pemkab Dompu,” ujarnya.

Selain persoalan fasilitas, massa juga menyoroti pemerataan pembangunan infrastruktur di NTB. Mereka berharap perhatian pemerintah provinsi tidak hanya terpusat di Pulau Lombok, tetapi juga menjangkau Pulau Sumbawa, khususnya Kabupaten Dompu.

“Jangan sampai pembangunan hanya terpusat di Pulau Lombok. Pulau Sumbawa juga harus mendapatkan perhatian dan pembangunan yang adil,” sorotnya.

Usai menyampaikan orasi, massa bergerak ke perempatan Terminal Ginte dan melakukan pemblokiran jalan. Dalam aksi tersebut, Sahrul kembali menegaskan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur terminal harus segera diperbaiki.

Massa juga menyoroti keberadaan sejumlah lapak yang disebut tidak memiliki izin di kawasan terminal. Lapak-lapak tersebut bahkan diduga telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal sehingga dinilai semakin mengganggu tata kelola dan fungsi terminal.

Sahrul menilai Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu terkesan membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa penanganan maksimal.

Aksi pemblokiran jalan tidak berlangsung lama setelah Kabag Ops Polres Dompu AKP Sudirman turun melakukan koordinasi dengan massa untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Sejumlah pejabat daerah turut menemui demonstran, di antaranya Asisten I Setda Dompu Ardiansyah, Kepala Dinas Perhubungan Dompu Fakhrurazzi, anggota DPRD Dompu Nasaruddin, serta Kepala Badan Kesbangpol Dompu Zaenal Afrodi.

Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Dompu Nasaruddin menyampaikan bahwa persoalan infrastruktur Terminal Ginte sebenarnya telah dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTB.

Ia menjelaskan, melalui skema APBD Perubahan tahun anggaran berjalan, pemerintah provinsi direncanakan segera memperbaiki sejumlah fasilitas dasar terminal.

Perbaikan tersebut meliputi pagar, ruang pelayanan, hingga fasilitas sanitasi atau toilet.

“Pada tahun anggaran berjalan melalui skema APBD Perubahan, akan segera dilaksanakan perbaikan sarana dan prasarana meliputi pagar, ruang pelayanan, serta fasilitas sanitasi,” jelas Nasaruddin.

Tidak hanya perbaikan awal, rehabilitasi kawasan Terminal Ginte secara menyeluruh juga direncanakan masuk dalam program tahun anggaran berikutnya.

Nasaruddin berjanji meneruskan seluruh aspirasi demonstran kepada Ketua DPRD Dompu untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Dompu.

“Apa yang menjadi aspirasi dan harapan dari massa aksi akan saya sampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Dompu sebagai penyambung lidah ke Bupati Dompu,” ujarnya.

Rencana perbaikan melalui APBD Perubahan dan rehabilitasi pada tahun anggaran berikutnya menjadi harapan masyarakat. Namun, warga kini menunggu realisasi janji tersebut agar Terminal Ginte tidak terus berada dalam kondisi yang dinilai jauh dari kelayakan sebagai fasilitas transportasi publik. (*)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *