Scroll untuk baca artikel
Daerah

Gubernur Iqbal Tegaskan APBD NTB 2027 Bukan Sekadar Angka, Harus Berdampak bagi Rakyat

×

Gubernur Iqbal Tegaskan APBD NTB 2027 Bukan Sekadar Angka, Harus Berdampak bagi Rakyat

Sebarkan artikel ini
Gubernur Iqbal saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD NTB Tahun Anggaran 2027.

Mataram, katada.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan APBD tidak boleh hanya menjadi dokumen perencanaan atau rutinitas administrasi pemerintahan. Anggaran daerah harus dikelola secara produktif dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Miq Iqbal saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD NTB Tahun Anggaran 2027. Penyampaian berlangsung dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (17/11/2026).

Dalam rancangan APBD 2027, Pemerintah Provinsi NTB merencanakan belanja daerah sebesar Rp6,06 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Alokasi anggaran itu diarahkan untuk mendukung sektor produktif, pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta program prioritas daerah.

“Keberhasilan anggaran tidak semata-mata diukur dari besarnya serapan, tetapi dari hasil dan dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya, di hadapan pimpinan dan anggota DPRD NTB, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta kepala perangkat daerah.

Dorong Kemandirian Fiskal dan Pengentasan Kemiskinan

Menjawab sorotan sejumlah fraksi mengenai kemandirian fiskal, Gubernur Iqbal menyampaikan pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Upaya tersebut meliputi optimalisasi pajak dan retribusi daerah, perluasan transaksi nontunai, pembenahan tata kelola aset, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sementara untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah mengarahkan Program Desa Berdaya pada 106 desa yang masuk kategori kantong kemiskinan.

Program tersebut dirancang melalui intervensi terpadu berbasis data dengan pendekatan yang disesuaikan terhadap karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Terkait pemerataan pembangunan antara Pulau Lombok dan Sumbawa, Pemprov NTB memastikan kebijakan pembangunan menggunakan sejumlah indikator terukur.

Indikator tersebut mencakup jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, kualitas sumber daya manusia (SDM), kondisi infrastruktur, kerawanan bencana, hingga potensi ekonomi daerah.

Pemerintah juga berkomitmen melibatkan UMKM, tenaga kerja, dan pelaku usaha lokal dalam pengembangan sektor pariwisata maupun penyelenggaraan berbagai kegiatan daerah.

Siapkan Rp60 Miliar untuk PON 2028

Dalam rapat paripurna tersebut, ia juga menanggapi catatan Fraksi Golkar mengenai kesiapan NTB menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

Dia mengungkapkan, RAPBD 2027 telah mengalokasikan dukungan pendanaan awal sebesar Rp60 miliar untuk persiapan penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut.

Sementara pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan secara keseluruhan akan dilakukan melalui kolaborasi pendanaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.

Skema tersebut juga akan dibarengi dengan efisiensi pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia.

Sebelumnya, enam fraksi DPRD NTB menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap rancangan APBD 2027.

Selain persoalan kemandirian fiskal, kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan kesiapan PON 2028, Fraksi Gerindra menyoroti tata kelola pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD agar berjalan transparan dan akuntabel.

Fraksi PKB menekankan penguatan sektor kelautan dan perikanan. Fraksi Demokrat meminta penataan pertambangan rakyat serta evaluasi ketahanan pangan.

Sementara Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi mendorong ketepatan perencanaan anggaran, penguatan UMKM, dan pengembangan industri lokal.

Menutup penyampaian jawabannya, orang nomor satu di NTB memastikan seluruh kritik dan masukan DPRD akan menjadi bahan penyempurnaan RAPBD 2027.

Pemprov NTB, kata dia, berkomitmen memperketat disiplin perencanaan, memperkuat pengawasan internal, serta membuka ruang pembahasan lanjutan bersama DPRD.

“Setiap anggaran harus memiliki tujuan yang jelas, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya. (*)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *