Scroll untuk baca artikel
Daerah

99 Paket Jalan Diduga Bermasalah, Aksara NTB Kembali Aksi Demonstrasi di PUPRPKP NTB

×

99 Paket Jalan Diduga Bermasalah, Aksara NTB Kembali Aksi Demonstrasi di PUPRPKP NTB

Sebarkan artikel ini

Mataram, katada.id – Aliansi Rakyat Anti Korupsi Nusa Tenggara Barat (Aksara NTB) kembali menggedor kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB, Senin (16/11/2026).

Mereka melakukan aksi menuntut dinas tersebut, bertanggung jawab dibalik temuan kelebihan pembayaran Rp2,89 miliar pada 99 paket pekerjaan jalan Tahun Anggaran 2025.

“Kami menuntut pertanggungjawaban Dinas PUPRPKP NTB,” ujar Koordinator Aksara NTB, Muhsinin, dalam orasinya.

Menurut dia, puluhan paket jalan yang diduga Pokir DPRD NTB diduga menyimpang. Hal itu sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB yang membongkar ketidaksesuaian spesifikasi material pada sejumlah pekerjaan jalan. Temuan itu tersebar di beberapa kabupaten/kota di NTB.

“Kami akan terus melakukan aksi sampa pengembalian kerugian negara seluruhnya tuntas dipulihkan,” kata dia.

Sebelumnya AKSARA NTB menilai persoalan puluhan paket jalan yang jadi temuan BPK itu tidak bisa dipandang sebatas kesalahan teknis konstruksi. Temuan itu dinilai mencerminkan persoalan tata kelola anggaran, lemahnya pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.

Aksara NTB mendesak Kepala Dinas PUPRPKP NTB memberikan penjelasan resmi dan terbuka mengenai temuan BPK tersebut. Mereka juga meminta pemerintah membuka data pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah. Liburan Pantai

Data yang diminta mencakup nama penyedia, nilai kewajiban, jumlah uang yang telah dikembalikan, serta sisa kewajiban yang belum diselesaikan.

Selain itu, AKSARA NTB menuntut keterbukaan seluruh dokumen 99 paket pekerjaan, mulai dari kontrak, spesifikasi teknis, laporan pengawasan, berita acara serah terima pekerjaan hingga dokumen pembayaran.

Perhatian khusus juga diarahkan terhadap 53 paket pekerjaan di Kabupaten Bima yang memiliki nilai kelebihan pembayaran Rp1,57 miliar. AKSARA NTB meminta pemeriksaan khusus untuk mengetahui penyebab persoalan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Liburan Pantai

AKSARA turut mendesak evaluasi terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK), pengawas pekerjaan, tim pemeriksa hasil pekerjaan, serta pejabat teknis lain yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.

Tak hanya itu, mereka meminta Dinas PUPRPKP NTB membuka informasi mengenai dugaan keterkaitan paket pekerjaan dengan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB. Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pengusulan, penentuan lokasi, penetapan penyedia hingga pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diterbitkan Dinas PUPRPKP NTB belum merespon tuntutan yang digulirkan Aksara NTB. (*)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *