Scroll untuk baca artikel
Daerah

Ancam Tempuh Jalur Hukum, Pokdarwis Kaniki Desak PLN Cabut Listrik Usaha Ayam Petelur

×

Ancam Tempuh Jalur Hukum, Pokdarwis Kaniki Desak PLN Cabut Listrik Usaha Ayam Petelur

Sebarkan artikel ini

Bima, katada.id – Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Pasir Putih Kaniki, Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, mendesak PT PLN (Persero) mencabut sambungan listrik yang diduga digunakan untuk memasok kebutuhan usaha peternakan ayam petelur milik seorang pengusaha. Pokdarwis mengancam akan menempuh jalur hukum jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti.

Desakan itu disampaikan secara resmi kepada PLN Cabang Dompu pada 7 November 2026. Pokdarwis menilai pemanfaatan jaringan listrik tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal pembangunan jaringan yang diusulkan untuk mendukung kebutuhan rumah tangga masyarakat dan pengembangan kawasan wisata Pantai Pasir Putih Kaniki.

Ketua Pokdarwis Pantai Pasir Putih Kaniki, Kadri, mengatakan perluasan jaringan listrik menuju kawasan tersebut merupakan hasil permohonan masyarakat. Karena itu, pemanfaatannya semestinya diprioritaskan untuk kepentingan publik, bukan untuk mendukung kegiatan bisnis perseorangan.

“Hadirnya listrik tersebut karena kami yang meminta bukan untuk kepentingan usaha salah satu oknum, melainkan untuk pengembangan pariwisata dan kebutuhan rumah tangga masyarakat sekitar,” ujar Kadri.

Pokdarwis menduga sambungan listrik yang digunakan untuk usaha ayam petelur itu terdaftar dalam golongan pelanggan rumah tangga, tetapi dimanfaatkan untuk kegiatan komersial. Jika terbukti, penggunaan tersebut berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan dan golongan tarif listrik.

Kadri juga menyoroti dugaan ketidakberesan dalam proses administrasi penyambungan listrik. Dia menyebut terdapat indikasi bahwa sambungan tersebut tidak melalui mekanisme pengajuan pelanggan dengan status komersial. Bahkan, identitas pelanggan yang tercatat di PLN diduga bermasalah.

“Kalau tidak dicabut, maka kami akan menempuh jalur hukum, karena kami menilai terdapat banyak indikasi permainan di lapangan oleh pihak PLN, mulai dari proses dan mekanisme yang tidak melalui pengajuan pelanggan dengan status komersial sampai dengan nama pelanggan yang dipalsukan,” katanya.

Atas persoalan tersebut, Pokdarwis meminta PLN membuka seluruh dokumen dan proses administrasi penyambungan listrik. Transparansi diperlukan untuk mengetahui pihak yang mengajukan sambungan, identitas pelanggan, serta peruntukan penggunaan listrik tersebut.

Selain persoalan administrasi, Kadri menyebut pembangunan jaringan listrik menuju kawasan wisata Kaniki juga diduga mengalami hambatan. Menurut dia, aliran listrik yang semestinya diteruskan hingga kawasan wisata justru diduga dialihkan oleh seorang pengusaha berinisial S untuk memenuhi kebutuhan peternakan ayam petelur.

Pokdarwis turut mempersoalkan pemasangan kabel menuju lokasi usaha yang disebut diletakkan di atas pagar kebun milik warga. Kondisi tersebut dinilai mengganggu masyarakat dan berpotensi membahayakan keselamatan warga yang melintas menuju kawasan wisata.

Tak hanya meminta pencabutan sambungan, Pokdarwis juga mendesak PLN melakukan evaluasi dan penertiban terhadap petugas lapangan Unit Dompu yang bertugas di Desa Boro.

Kadri mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum dalam pemasangan sambungan, penjualan kabel, hingga penggunaan meteran yang disebut ilegal.

“Kami meminta PLN membina dan menertibkan petugas lapangan Unit Dompu yang bertugas di Desa Boro. Ada dugaan keterlibatan oknum dalam pemasangan, penjualan kabel, dan meteran ilegal,” tutupnya.

Pokdarwis berharap PLN segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan lapangan dan audit administrasi. Mereka menegaskan jaringan listrik yang dibangun atas aspirasi masyarakat harus digunakan sesuai tujuan awal, yakni mendukung kebutuhan warga dan pengembangan pariwisata Kaniki. (*)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *