Mataram katada.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengingatkan pentingnya keterlibatan suami dalam mendampingi istri saat mengakses pelayanan Keluarga Berencana (KB).
Menurutnya, keberhasilan program KB tidak cukup diukur dari angka kepesertaan. Aspek psikologis, kenyamanan, dan kebahagiaan perempuan juga harus menjadi perhatian dalam pelayanan kontrasepsi.
Pesan tersebut disampaikan Wagub yang akrab disapa Umi Dinda saat membuka kegiatan Penggerakan Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Selasa (17/11/2026).
Dalam arahannya, ia menyoroti kebiasaan sebagian besar perempuan yang datang sendiri ke fasilitas pelayanan KB. Bahkan, tidak sedikit yang harus menggendong atau menuntun anak tanpa didampingi suami.
“Dalam setiap pelayanan KB yang kita kunjungi, mohon ingatkan para suami untuk meluangkan waktu mendampingi istrinya saat pemasangan KB. Sukses KB bukan hanya dinilai dari jumlah peserta, tetapi perempuan harus bahagia,” tegasnya.
Ia meminta para pejabat dan laki-laki yang hadir dalam kegiatan tersebut menjadi contoh di lingkungan keluarga masing-masing. Salah satunya dengan memberikan dukungan dan mendampingi istri ketika mengakses layanan kontrasepsi.
Menurut eks Bupati Bima dua periode ini, kebahagiaan perempuan memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan keluarga. Karena itu, program KB semestinya tidak hanya dipandang sebagai upaya mengendalikan jumlah kelahiran.
Pengaturan jarak kehamilan, lanjutnya, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mempersiapkan kebutuhan ekonomi, pendidikan, serta masa depan anak secara lebih baik.
Ia juga mengingatkan pengelola Alokon, tenaga kesehatan, dan penyuluh KB agar memastikan tata kelola distribusi alat dan obat kontrasepsi berjalan optimal.
Ketersediaan kontrasepsi, kata dia, bukan sekadar persoalan administrasi gudang maupun angka distribusi. Lebih dari itu, menyangkut pemenuhan hak dasar keluarga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi.
“Jika rantai pasok terhambat, dampaknya akan langsung dirasakan keluarga, mulai dari risiko kehamilan yang tidak direncanakan hingga ancaman angka kematian ibu dan bayi,” ujarnya.
Berdasarkan Pendataan Keluarga Tahun 2025, angka Total Fertility Rate (TFR) NTB tercatat sebesar 2,36. Sementara proporsi kebutuhan KB modern yang terpenuhi mencapai 88,2 persen.
Adapun tingkat kebutuhan KB yang belum terpenuhi atau unmet need sebesar 7,7 persen. Prevalensi penggunaan kontrasepsi modern tercatat 59,1 persen, sedangkan peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) mencapai 35,1 persen.
BKKBN NTB Ungkap Manfaat KB
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. H. Lalu Makripuddin, menjelaskan program KB memiliki peran penting dalam mencegah kehamilan berisiko melalui pendekatan 4 Terlalu.
Yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak.
Selain mengatur kelahiran, pelayanan kontrasepsi juga menjadi salah satu instrumen pencegahan stunting sejak hulu.
“Kami berharap melalui forum ini dapat tercapai kesepakatan bersama untuk mengoptimalkan tata kelola dan distribusi logistik alat serta obat kontrasepsi sebaik-baiknya,” kata Makripuddin.
Dalam kesempatan tersebut, Makripuddin turut memaparkan sejumlah prestasi NTB di bidang pembangunan keluarga dan kependudukan sepanjang 2026.
Di antaranya Juara I Nasional Apresiasi Kampung KB yang diraih Desa Raba Baka, Kabupaten Dompu. Kabupaten Lombok Timur juga meraih peringkat pertama nasional kategori Pelayanan KB, sementara NTB memperoleh peringkat kedua nasional untuk pelayanan KB tingkat provinsi.
Prestasi lainnya meliputi Juara II Regional III Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan oleh SMAN 1 Woja, Dompu, Juara II Nasional Kreasi Alat Permainan Edukatif, serta Juara III Nasional kategori Pengasuhan Peduli Lingkungan.
NTB juga meraih tiga penghargaan Mitra Kerja Orang Tua Asuh Stunting Predikat Gold. Penghargaan tersebut diberikan kepada Dasawisma Kabupaten Dompu, SMA Asuhan Peduli Kabupaten Lombok Timur, dan PT Sumbawa Timur Mining.
Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama sejumlah dinas dan instansi terkait sebagai upaya memperkuat koordinasi dan mempercepat pembangunan kualitas keluarga di NTB. (*)








