Scroll untuk baca artikel
DaerahHukum dan Kriminal

SAMUDRA NTB Adukan Dugaan Penganiayaan Tahanan di Rutan Polres Bima ke Propam Polda NTB

×

SAMUDRA NTB Adukan Dugaan Penganiayaan Tahanan di Rutan Polres Bima ke Propam Polda NTB

Sebarkan artikel ini
Foto: Ketua Umum SAMUDRA NTB, Hendrawan saat melaporkan dugaan penganiayaan terhadap seorang tahanan bernama Dewa di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Bima Kabupaten ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB. (Istimewa)

Bima, katada.id – Suara Mahasiswa untuk Demokrasi Rakyat (SAMUDRA) NTB melaporkan dugaan penganiayaan terhadap seorang tahanan bernama Dewa di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Bima Kabupaten ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB.

Laporan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 015/SAMUDRA-NTB/XI/2026 tertanggal 18 November 2026. SAMUDRA meminta Kapolda NTB dan Propam mengusut dugaan penganiayaan, kelalaian pengawasan tahanan, hingga kemungkinan keterlibatan oknum anggota kepolisian.

Ketua Umum SAMUDRA NTB, Hendrawan, menyebut laporan itu disusun berdasarkan keterangan dan pengakuan korban. Dugaan penganiayaan disebut terjadi pada Senin, 16 November 2026.

Dalam laporan tersebut, Dewa mengaku telah menyampaikan keberatan kepada penyidik sebelum dimasukkan ke ruang tahanan. Ia meminta agar tidak ditempatkan dalam satu sel dengan seorang tahanan bernama Ma’ruf karena keduanya disebut memiliki persoalan permusuhan sebelumnya.

Korban bahkan mengaku telah memperingatkan penyidik bernama Tasyrif mengenai potensi ancaman keselamatan apabila ditempatkan bersama Ma’ruf.

“Jika saya satu sel sama Ma’ruf, nanti saya akan dikeroyok, Pak,” demikian pernyataan yang diklaim disampaikan Dewa kepada penyidik.
Menurut laporan SAMUDRA, penyidik tersebut diduga menjawab, “Jangan takut, kalau ada apa-apa kita yang tanggung jawab.”

Namun, keberatan korban disebut tidak ditindaklanjuti. Dewa mengaku sempat menolak penempatan tersebut selama kurang lebih satu jam sebelum akhirnya tetap dimasukkan ke dalam sel yang sama.

Situasi yang dikhawatirkan korban disebut benar-benar terjadi. Berdasarkan pengakuannya, tidak lama setelah masuk ke dalam sel, ia diduga dikeroyok oleh Ma’ruf bersama sejumlah tahanan lainnya.

Korban mengaku mengalami penusukan menggunakan gunting dan diinjak-injak berulang kali. Ia juga menduga terdapat pihak yang memberikan uang atau narkotika kepada sejumlah orang untuk memengaruhinya melakukan penganiayaan.

Dugaan pemberian uang dan narkotika tersebut belum terverifikasi dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Dalam kondisi mengalami kekerasan, Dewa mengaku berteriak meminta pertolongan. Teriakannya disebut terdengar oleh seseorang di sekitar ujung masjid Polres Bima hingga akhirnya mendapat pertolongan dari anggota kepolisian lainnya.

Minta CCTV dan Anggota Tahti Diperiksa

SAMUDRA NTB menilai peristiwa tersebut memunculkan persoalan serius mengenai sistem pengawasan dan tanggung jawab aparat terhadap keselamatan tahanan.

Hendrawan meminta Propam Polda NTB memeriksa penyidik yang disebut bernama Tasyrif, termasuk anggota yang bertugas di bagian Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) ketika dugaan penganiayaan berlangsung.

Organisasi tersebut juga meminta pemeriksaan terhadap prosedur penempatan tahanan, respons petugas ketika mendengar teriakan korban, serta kemungkinan adanya unsur kelalaian atau pembiaran.

Selain itu, SAMUDRA mendesak kepolisian segera mengamankan rekaman CCTV, buku mutasi penjagaan, daftar piket, catatan keluar-masuk tahanan, dan dokumen pemeriksaan lainnya.
Sejumlah saksi yang disebut dalam laporan, termasuk Nukrah dan Haerun BJ, juga diminta diperiksa untuk membantu mengungkap peristiwa tersebut.

SAMUDRA turut meminta penyidik menelusuri informasi mengenai dugaan penganiayaan terhadap tahanan lain pada waktu sebelumnya. Nama Tasrin, Rahmi selaku Kanit Pidum, Widodo selaku penyidik, serta anggota Tahti turut disebut dalam laporan tersebut.

Meski demikian, informasi mengenai dugaan kejadian serupa itu belum dinyatakan sebagai fakta yang terbukti.

Desak Kapolda NTB Evaluasi Pengawasan Tahanan

Dalam pengaduannya, SAMUDRA NTB menyampaikan 11 tuntutan kepada Kapolda dan Propam Polda NTB. Di antaranya meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penganiayaan, pengusutan pihak-pihak yang terlibat, serta pemeriksaan kemungkinan masuknya narkotika ke dalam ruang tahanan.

Mereka juga meminta korban menjalani pemeriksaan medis dan visum et repertum serta memperoleh perlindungan dari kemungkinan intimidasi maupun ancaman.

Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, SAMUDRA meminta anggota kepolisian yang terbukti terlibat diproses melalui mekanisme etik maupun pidana sesuai ketentuan hukum.
Selain penanganan kasus, organisasi tersebut mendesak Kapolda NTB mengevaluasi tanggung jawab struktural dan sistem pengawasan tahanan di Polres Bima Kabupaten.

SAMUDRA mendasarkan pengaduannya pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

SAMUDRA menegaskan bahwa status seseorang sebagai tersangka maupun tahanan tidak menghilangkan hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan manusiawi.”Ruang tahanan kepolisian seharusnya menjadi tempat yang menjamin keamanan seseorang selama proses hukum berlangsung, bukan justru menjadi tempat yang membuat seseorang kehilangan rasa aman dan terancam keselamatannya,” demikian pernyataan dalam laporan tersebut.

Hingga laporan pengaduan itu disampaikan, belum terdapat keterangan resmi dari Polres Bima Kabupaten maupun Polda NTB mengenai dugaan penganiayaan tersebut. Seluruh tuduhan yang disampaikan SAMUDRA masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan kepolisian, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah. (*)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *