Mataram, katada.id – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi perdebatan. Namun, upaya pemberhentian wakil presiden tidak bisa hanya didasarkan pada polemik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) persyaratan pencalonan.
Praktisi Hukum Apriyadin menilai, hingga saat ini belum terdapat alasan hukum dan konstitusional yang cukup untuk membawa persoalan tersebut ke proses pemakzulan.
Menurutnya, terdapat dua pandangan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA menunjukkan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon maupun wakil presiden. Sementara pandangan lainnya menempatkan putusan MA sebagai keputusan administratif yang tidak serta-merta berdampak pada keabsahan jabatan wakil presiden.
Apriyadin mengaku lebih berpijak pada pandangan kedua. Dia menegaskan, putusan MA yang berkaitan dengan surat keterangan tersebut merupakan produk hukum administrasi tata usaha negara (TUN).
“Putusan itu sifatnya administratif yang membatalkan soal suket,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dalam rezim hukum pemilu terdapat tahapan yang harus diperhatikan. Mulai dari pendaftaran pasangan calon, penetapan hasil pemilu hingga pelantikan presiden dan wakil presiden.
Pada saat surat keterangan digunakan untuk proses pendaftaran, dokumen tersebut dinilai sah dan tidak ada putusan yang membatalkannya. Karena itu, menurut Apriyadin, persoalan yang muncul belakangan tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menggugurkan seluruh produk hukum yang telah diterbitkan sebelumnya.
“Kalau pertama kali digunakan sah, lalu apa masalahnya dengan Pak Gibran?” katanya.
Apriyadin juga mengingatkan, putusan MA yang bersifat administratif tidak otomatis membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diterbitkan berdasarkan dokumen tersebut.
Dia merujuk Pasal 70 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Menurutnya, pembatalan suatu keputusan atau dokumen administrasi tidak serta-merta membuat seluruh produk hukum yang sebelumnya merujuk pada dokumen tersebut ikut batal demi hukum.
Diperlukan tindakan atau upaya hukum lanjutan untuk membatalkan produk hukum yang telah diterbitkan lembaga berwenang, termasuk keputusan KPU.
“Produk-produk hukum yang sudah dihasilkan oleh lembaga terkait yang mengambil keputusan berdasarkan atau merujuk kepada suket, tidak serta-merta kemudian batal demi hukum,” jelasnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Apriyadin adalah penggunaan Pasal 7A UUD 1945 sebagai dasar argumentasi pemakzulan.
Dia menilai, ketentuan tersebut harus dimaknai secara hati-hati. Sebab, Pasal 7A mengatur pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.
Menurutnya, frasa tidak lagi memenuhi syarat harus dibaca dalam konteks persyaratan selama seseorang menjalankan jabatan, bukan semata-mata persoalan administratif yang terjadi pada masa pencalonan.
Apriyadin menegaskan, persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden berbeda dengan persyaratan pemberhentian presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Karena itu, putusan administratif yang berkaitan dengan dokumen pencalonan tidak bisa langsung ditarik menjadi alasan konstitusional untuk memberhentikan pejabat yang sudah dilantik.
Dia juga meminta semua pihak berhati-hati dalam menafsirkan putusan pengadilan dan ketentuan konstitusi. Jangan sampai upaya menegakkan konstitusi justru dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip hukum.
“Kita perlu berhati-hati di dalam bernegara dan berhukum serta berkonstitusi. Jangan sampai kita ingin menegakkan konstitusi, tetapi justru menabrak konstitusi dan hukum,” tegasnya.
Apriyadin mengingatkan, Indonesia memiliki pengalaman sejarah terkait pemberhentian presiden yang sarat perdebatan politik. Dia menyinggung pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai pelajaran agar proses pemberhentian pemimpin negara tidak berubah menjadi peradilan politik.
Menurutnya, setiap upaya pemberhentian presiden maupun wakil presiden harus memiliki landasan hukum yang kuat dan mengikuti mekanisme konstitusional.
“Jangan sampai kesalahan-kesalahan masa lalu ini kita tidak pernah belajar darinya,” tandasnya.
Dia mengutip pandangan tentang sejarah yang menyebut satu-satunya pelajaran dari sejarah adalah manusia sering kali tidak belajar dari sejarah.
Bagi Apriyadin, kehati-hatian dalam menafsirkan konstitusi menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus mencegah lahirnya preseden buruk dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. (*)
