Mataram, katada.id –Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat konsolidasi internal sekaligus mendorong program kerakyatan melalui gerakan PAN Bantu Rakyat.
Seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN se-NTB juga diminta ikut mengawal program pemerintah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi salah satu program pemerintahan Prabowo-Gibran.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Ketua DPW PAN NTB, Budi Santoso bersama jajaran pengurus DPW dan DPD PAN se-NTB di Mataram, Rabu (4/11).
Budi mengatakan, PAN ingin memastikan keberadaan partai di tengah masyarakat tidak hanya sebatas aktivitas politik. Melalui program PAN Bantu Rakyat, setiap pengurus DPD didorong menjalankan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Makanya kita ada namanya, PAN Bantu rakyat. Jadi bagaimana kita membantu rakyat melalui program setiap pengurus DPD,” kau Budi saat diwawancarai wartawan.
Bagi dia, selain mendorong program kerakyatan, PAN NTB berkomitmen mendukung dan mengawal pelaksanaan program pemerintah. Salah satunya program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi bagian dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Budi menegaskan, seluruh kader PAN harus ikut memastikan program pemerintah berjalan dengan baik. Menurutnya, PAN sebagai bagian dari pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Iya betul. Semua program dari pemerintah kita kawal dengan baik,” katanya.
Di sisi lain, Budi menyebut penguatan struktur organisasi menjadi prioritas awal kepemimpinannya di PAN NTB. Struktur kepengurusan di tingkat daerah yang belum terbentuk maupun yang membutuhkan pergantian pengurus diminta segera diselesaikan.
“Malam ini kita koordinasi dengan seluruh pengurus DPD dan DPW PAN se-NTB. Organisasi yang belum terbentuk atau ada pergantian pengurus, kita selesaikan secepatnya,” ujarnya.
PAN NTB juga mulai menyiapkan strategi politik jangka panjang dengan mendorong penjaringan bakal calon legislatif (bacaleg) lebih awal.
Budi meminta seluruh jajaran partai tidak menunggu mendekati tahapan Pemilu untuk mempersiapkan kader yang akan maju dalam kontestasi politik.
“Persiapan pencalonan harus dimulai dari awal. Jangan mendadak kurang setahun. Kita harus jauh-jauh hari mempersiapkan diri bersama kepemimpinan baru ini untuk meraih suara yang jauh lebih besar,” tegasnya. (*)
