Mataram, katada.id – Beredar informasi anggota DPRD NTB, Moh. Akri dipecat dari anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan anggota DPRD NTB pada September lalu.
Surat Keputusan DPP PPP dengan nomor: 0732/SK/DPP/W/IX/2026 tentang pemberhentian saudara H. Moh. Akri dari anggota DPRD NTB dan dari anggota Partaipartai Persatuan Pembangunan.
Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir mengatakan keputusan DPP sudah resmi di keluarkan sejak bulan September.
Bagi Muzihir, pasca sudah dikeluarkan SK pemecatan dari DPP partai berlambang ka’bah itu Moh. Akri tidak lagi dapat mengatasnamakan partai. “Akri sudah tidak diperbolehkan bicara atas nama PPP untuk kepentingan apapun,” kata H. Muzihir saat di konfirmasi wartawan, (18/10).
Ia mengatakan pemecatan Moh. Akri karena sudah dilakukan Surat Peringatan (SP) dari SP-1, SP-2 dan SP-3.
”Akri inikan tidak merespon surat peringatan dari DPW,” jelas dia.
Ia mengatakan Moh. Akri bahkan tidak aktif dan mengakui kepengurusan DPW PPP NTB dibawah H. Muzihir dan Sitti Ari.
”Moh. Akri sudah tidak aktif sejak Musyawarah Wilayah (Muswil),” kata dia.
Ia juga membantah informasi yang mengatakan SK DPP yang di tandatangani Ketua Umum dan Wakil Sekjen tidak sah. Muzihir mengatakan SK DPP walaupun di tandatangani Wasekjen tetap sah karena berdasarkan AD/ART partai dan peraturan organisasi partai.
”Jelas di AD/ART dan peraturan organisasi sudah membolehkan ditandatangani Wasekjen. Jadi sah,” kata dia.
Ia berharap jika Moh. Akri keberatan dengan keputusan DPP PPP maka harus mengajukan gugatan ke PTUN.
”Harus mengajukan gugatan bukan disini tapi di Jakarta,” tegas Muzihir.
Sementara itu, Anggota DPRD NTB, Moh. Akri saat di konfirmasi mengenai informasi pemecatan dari DPP PPP itu.
Moh. Akri mengatakan tidak pemberian SP, skors dan pemecatan ditengah sedang diislahkan oleh DPP.
”Pemecatan dan melakukan Plt-plt di DPC itukan tidak boleh,” kata dia.
Menurut Akri, pihaknya telah menyelaraskan dan membuat SK yang sama agar sama-sama dicabut SK DPP.
”Kan dia arogan posisinya di daerah ini,” kata dia.
Akri mengaku, pasca menerima SK penetapan sebagai Plt Ketua DPW PPP NTB. Akri mengatakan posisinya dengan H. Muzihir secara politik imbang.
”Imbang jadinya,” ucap Akri. (*)
