Scroll untuk baca artikel
DaerahHukum dan Kriminal

Dugaan Korupsi Dana Hibah KPU Lobar Rp24,1 Miliar, Jaksa Temukan Penyimpangan Tercecer di PPK

×

Dugaan Korupsi Dana Hibah KPU Lobar Rp24,1 Miliar, Jaksa Temukan Penyimpangan Tercecer di PPK

Sebarkan artikel ini

Mataram, katada.id – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram terus mendalami dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Umum (Pemilu) tahun anggaran 2024–2025 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat (Lobar).

Terbaru, tim penyidik telah merampungkan pemeriksaan terhadap seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Kepala Kejari (Kajari) Mataram, Gde Made Pasek Swardhyana mengungkapkan, pemeriksaan maraton di tingkat kecamatan tersebut dilakukan atas instruksinya langsung.

“Saya yang perintahkan untuk turun periksa di tingkat PPK. Itu sudah selesai prosesnya,” ujar Pasek saat ditemui di Kantor Kejati NTB.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik mengendus adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Namun, nilai temuan tersebut tidak menumpuk di satu titik, melainkan tersebar di sejumlah kecamatan.

“Ada temuannya, nilai kecil-kecil. Tercecer di tingkat kecamatan (PPK),” bebernya.

Meski sudah mengantongi indikasi penyimpangan, kejaksaan belum bisa memastikan apakah temuan itu masuk kategori kerugian keuangan negara. Untuk membuktikannya, penyidik telah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kami sudah berkoordinasi dengan BPKP. Jaksa tidak bisa menentukan kerugian keuangan negara sendiri. Apakah temuan jaksa ini memiliki pandangan yang sama dengan ahli dari BPKP atau tidak, nanti kita lihat,” tegas Pasek.

Dalam perkara ini, total dana hibah yang dikelola KPU Lombok Barat mencapai Rp 24,1 miliar. Rinciannya, Rp 24 miliar dikucurkan pada tahun 2024 turun dari usulan awal KPU sebesar Rp 34 miliar karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan ditambah Rp 100 juta pada tahun 2025.

Belakangan diketahui, pemangkasan nilai hibah dari Rp 34 miliar menjadi Rp 24 miliar tersebut disalurkan tanpa disertai perubahan dan verifikasi ulang proposal oleh Pemkab Lombok Barat sebagaimana mestinya.

Dari total anggaran yang dikelola, pihak KPU tercatat telah mengembalikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 1,4 miliar. Kendati demikian, Pasek menegaskan bahwa pengembalian dana tersebut tidak menghentikan fokus penyidikan yang tengah berjalan.

“Kami tidak masuk ke persoalan pengembalian itu. Kita masih terus lakukan proses pemeriksaan,” tandasnya.

Sebagai catatan, penggunaan dana hibah KPU Lombok Barat 2024 ini juga sempat menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK mencatat adanya kelebihan pembayaran pada pekerjaan pengecatan gerbang kantor KPU senilai Rp 4,1 juta. Temuan administratif tersebut telah dikembalikan ke kas daerah Pemkab Lombok Barat sesuai surat bernomor 197/KU.03.2-SD/521/2026. (*)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *