Scroll untuk baca artikel
Daerah

BKN Layangkan Surat Teguran ke Bupati Bima, Pelantikan Ratusan Kepsek Terancam Dibatalkan

×

BKN Layangkan Surat Teguran ke Bupati Bima, Pelantikan Ratusan Kepsek Terancam Dibatalkan

Sebarkan artikel ini
Foto: Bupati Bima Ady Mahyudi. (Istimewa)

Bima, katada.id – Kebijakan mutasi ratusan kepala sekolah (kepsek) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima diduga bermasalah secara administratif.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi melayangkan surat teguran kepada Bupati Bima lantaran proses pelantikan dilakukan tanpa mengantongi Pertimbangan Teknis (Pertek).

Sebagai informasi, Bupati Bima Ady Mahyudi melantik dan mengukuhkan 264 kepala sekolah jenjang TK, SDN, hingga SMP pada Kamis (23/7/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kabupaten Bima, Tajuddin, membenarkan perihal turunnya surat teguran dari BKN tersebut.

“Ya, memang ada sih surat itu (teguran dari BKN),” ujar Tajuddin, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, Bupati Bima telah menginstruksikan jajarannya untuk segera menindaklanjuti teguran tersebut dengan merampungkan seluruh dokumen Pertek yang tertunda.

“Sekarang dalam proses. Sesuai perintah Bupati, kita diminta untuk menyelesaikan Pertek itu dengan BKN. Dengan catatan, ya tidak boleh ada lagi yang seperti itu (mutasi tanpa Pertek BKN),” jelasnya.

Tajuddin tak menampik dari ratusan kepsek yang dilantik pada gelombang terakhir lalu, memang ada sebagian yang belum memiliki Pertek. Namun, ia berdalih proses administrasi mutasi tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Plt Kepala BKD.

“Kayaknya sebagian itu sudah, sebagian yang terakhir itu yang belum ada. Itu cukup banyak mutasi-mutasi dilakukan oleh BKD terdahulu. Sekarang kan saya tidak tahu menahu bagaimana prosesnya, jadi proses itu dilakukan oleh Kepala BKD lama. Tugas saya ini kan meluruskan, memperbaiki,” beber Tajuddin.

Dalam surat tegurannya, BKN juga dikabarkan melarang Bupati Bima menggelar mutasi jabatan lanjutan sebelum urusan Pertek ratusan kepsek ini dituntaskan. Tajuddin pun tidak membantah poin peringatan tersebut.

“Ya, kira-kira seperti itu. Tapi tugas kita sekarang hari ini, bagaimana kita menuntaskan Pertek itu dengan baik,” katanya.

Menanggapi potensi pembatalan SK pelantikan terhadap kepsek yang belum mengantongi Pertek, Tajuddin mengklaim hingga saat ini belum ada ancaman pembatalan. Menurutnya, BKN saat ini juga sudah mulai menerbitkan cukup banyak Pertek yang diajukan.

Kalaupun nantinya muncul opsi pembatalan, Tajuddin menyebut keputusan akhir berada di tangan kepala daerah dengan berbagai pertimbangan.

“Oh, belum ada (yang terancam batal). Kalaupun (dibatalkan), semua kan diserahkan kepada Bupati. Sebab perintah pembatalan itu kan juga harus mempertimbangkan aspek-aspek politis lainnya,” tandasnya. (*)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *