Scroll untuk baca artikel
Nasional

Eks Polisi Dipecat, Kemen PPPA Pastikan Korban Kekerasan Seksual di Dompu Terlindungi

×

Eks Polisi Dipecat, Kemen PPPA Pastikan Korban Kekerasan Seksual di Dompu Terlindungi

Sebarkan artikel ini
Foto: Menteri PPPA Arifah Fauzi (Istimewa)

Jakarta, katada.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memastikan pendampingan terhadap DR (29), tahanan Polsek Dompu yang diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh mantan anggota Polsek Dompu, Sarbani.

Pendampingan akan dilakukan hingga proses pemindahan DR ke Lapas Perempuan Mataram yang diperkirakan berlangsung dalam dua pekan ke depan.

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Tim Layanan SAPA 129, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), serta UPTD PPA Kabupaten Dompu untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi.

Menurut Arifah, fokus utama pendampingan meliputi pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban, pemenuhan hak kesehatan, serta perlindungan selama menjalani proses hukum.

“Kami ingin memastikan kondisi kesehatan fisik dan psikologis korban mendapat perhatian, serta seluruh haknya tetap terpenuhi,” kata Arifah dalam keterangan resminya, Kamis (12/11/2026).

Dia menegaskan, proses pemindahan korban ke Lapas Perempuan Mataram harus mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kebutuhan pendampingan. Akses terhadap layanan kesehatan dan pemulihan psikologis juga harus tetap tersedia setelah korban dipindahkan.

“Pemindahan korban harus tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhannya. Kami berharap korban tetap mendapatkan layanan kesehatan, pendampingan psikologis, dan perlindungan, termasuk ketika nantinya berada di Lapas Perempuan Mataram,” ujarnya.

Selain memastikan pemulihan korban, Kemen PPPA juga menyoroti proses penanganan terhadap Sarbani. Arifah mengapresiasi langkah Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap terlapor pada 10 November 2026 melalui mekanisme pemeriksaan etik internal kepolisian.

Namun, dia mengingatkan bahwa sanksi etik tidak serta-merta menggantikan proses hukum pidana. Kedua mekanisme tersebut memiliki tujuan dan prosedur berbeda.

Karena itu, Arifah meminta proses hukum terhadap terlapor tetap ditindaklanjuti secara profesional dan objektif apabila ditemukan unsur tindak pidana.

“Kami mengapresiasi penanganan melalui proses etik yang telah menghasilkan sanksi PTDH. Meski demikian, proses hukum atas terlapor harus tetap ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Untuk mengawal pemenuhan kebutuhan korban, Kemen PPPA melalui Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan juga telah berkoordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Dompu dan UPTD PPA Provinsi NTB.

Pada 10 November 2026, setelah memperoleh izin dari Kejaksaan, UPTD PPA Kabupaten Dompu menemui DR bersama keluarganya di Rumah Sakit Dompu.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendengarkan kondisi korban, mengidentifikasi kebutuhan pendampingan, sekaligus memastikan korban memperoleh akses terhadap layanan perlindungan dan pemulihan.

Kasus ini menjadi perhatian karena DR diduga mengalami tipu daya dan penyalahgunaan relasi kuasa oleh Sarbani, yang disebut sebagai mantan anggota Polsek Dompu, hingga berujung pada dugaan kekerasan seksual dan menyebabkan korban hamil. (*)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *