Mataram, katada.id – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) mengungkap tiga perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam kurun waktu sekitar dua bulan. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dan mengidentifikasi lima orang sebagai korban.
Ketiga perkara itu diduga berkaitan dengan praktik perekrutan dan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke luar negeri, terutama menuju Arab Saudi dan Malaysia.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda NTB, Kombes Pol Ni Made Pujewati, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).
” Dalam periode kurang lebih dua bulan ini, Polda NTB telah mengungkap tiga kasus TPPO. Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus perlindungan masyarakat agar tidak menjadi korban perdagangan orang,” kata Ni Made Pujewati dalam konferensi pers di Gedung Tribrata Polda NTB, Jumat (21/11/2026).
Dia menjelaskan, kasus pertama berdasarkan laporan polisi tertanggal 17 Oktober 2026. Dalam perkara ini, polisi mengidentifikasi satu korban perempuan dewasa dan menetapkan dua orang tersangka. Penanganannya kini memasuki tahap pemenuhan petunjuk jaksa atau P-19.
Kasus kedua tercatat pada 22 Oktober 2026 dengan dua korban laki-laki dewasa dan tiga tersangka. Ketiganya diduga berperan sebagai perekrut dan pengangkut calon pekerja migran. Perkara tersebut telah memasuki tahap pemberkasan.
Sementara itu, kasus ketiga berdasarkan laporan polisi tertanggal 18 November 2026. Polisi mengidentifikasi dua korban laki-laki dewasa dan menetapkan dua tersangka. Perkara ini masih dalam tahap penyidikan.
Menurut Pujewati, para tersangka diduga menggunakan modus perekrutan calon pekerja migran untuk diberangkatkan ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi.
Dia menilai praktik pemberangkatan PMI secara nonprosedural masih menjadi ancaman serius karena berpotensi menempatkan pekerja migran dalam situasi rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan orang.
“Pencegahan harus berjalan seiring dengan penegakan hukum. Masyarakat perlu memahami risiko bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal agar tidak mudah terjebak tawaran pekerjaan yang tidak jelas,” ujarnya.
Polda NTB Gencarkan Edukasi Pencegahan TPPO
Selain penindakan hukum, Polda NTB mengklaim telah memperkuat upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Ditres PPA-PPO bersama jajaran Polres dan Polresta telah melaksanakan 171 kegiatan sosialisasi dengan melibatkan 14.632 peserta.
Pengawasan juga dilakukan di sejumlah titik yang dinilai rawan menjadi jalur pemberangkatan PMI nonprosedural, seperti bandara, pelabuhan, terminal, lembaga pelatihan kerja (LPK), dan balai latihan kerja (BLK).
Selain itu, kampanye Rise and Speak telah menjangkau 64 sekolah di NTB.
Di sisi perlindungan korban, Polda NTB bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) telah melakukan identifikasi dan asesmen terhadap lima korban. Seluruhnya telah dipulangkan kepada keluarga masing-masing dalam kondisi sehat dan aman.
Polda NTB juga menyebut satu orang yang terindikasi menjadi korban TPPO telah dipulangkan dari Bahrain melalui koordinasi Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Manama pada 17 November 2026.
Selanjutnya, para korban akan diarahkan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB.
Koordinasi tersebut ditujukan untuk membuka akses pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan ekonomi bagi korban.
Pujewati berharap dukungan tersebut dapat membantu korban membangun kemandirian ekonomi sehingga tidak kembali terjerat praktik perdagangan orang.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pencegahan, penindakan, dan perlindungan masyarakat dari TPPO,” katanya. (*)












