Scroll untuk baca artikel
Hukum dan Kriminal

Mantan Kades Akar-Akar Ditahan, Dugaan Korupsi Dana Desa Rugikan Negara Rp451 Juta

×

Mantan Kades Akar-Akar Ditahan, Dugaan Korupsi Dana Desa Rugikan Negara Rp451 Juta

Sebarkan artikel ini

Lombok Utara, katada.id – Polres Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), menahan mantan Kepala Desa Akar-Akar berinisial A yang menjadi tersangka dugaan korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) periode 2021–2023. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp451 juta.

Penahanan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21. Tersangka kini dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Lombok Utara sejak Senin (16/11/2026).

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lombok Utara, Iptu I Komang Wilandra, mengatakan penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penyelesaian penyidikan sebelum perkara dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

“Benar, tersangka sudah kami tahan di Rutan Polres Lombok Utara. Penahanan ini merupakan bagian dari proses penyelesaian penyidikan sekaligus persiapan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II kepada jaksa penuntut umum,” kata Wilandra, Rabu (18/11/2026).

Dia menjelaskan, penyerahan tersangka dan barang bukti direncanakan berlangsung pada pekan berikutnya. Saat ini, penyidik tengah melengkapi administrasi untuk memastikan proses pelimpahan berjalan sesuai ketentuan.

Dalam penyidikan, A diduga menyimpangkan pengelolaan dana desa selama tiga tahun anggaran, yakni 2021 hingga 2023. Modus dugaan penyimpangan meliputi penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan laporan APBDes, kegiatan fiktif, hingga penggelembungan anggaran atau mark-up pada sejumlah pekerjaan fisik dan pengadaan barang.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp451 juta.

Wilandra menyebut tersangka telah mengakui adanya kerugian negara sebagaimana hasil audit. Dana yang diduga diselewengkan itu disebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui adanya kerugian keuangan negara sebagaimana hasil audit. Penyidik tetap melengkapi seluruh administrasi dan barang bukti untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyidik juga menyesuaikan ketentuan pidana dengan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, data platform Jaga.id milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, Desa Akar-Akar mengelola anggaran desa dan Dana Desa sekitar Rp2,3 miliar pada 2021. Anggaran tersebut meningkat menjadi Rp2,4 miliar pada 2022, kemudian tercatat sekitar Rp1 miliar pada 2023.

Besarnya anggaran yang dikelola desa tersebut menjadi konteks penting dalam perkara dugaan penyimpangan APBDes yang kini memasuki tahap pelimpahan ke kejaksaan.

Polres Lombok Utara selanjutnya akan menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Setelah tahap II, perkara tersebut akan memasuki proses penuntutan untuk diuji lebih lanjut di persidangan. (*)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *