Lombok Utara, Katada.id- Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu mengimbau seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggunakan tenaga lokal dalam pengerjaan proyek. Hal ini diyakini Djohan bisa membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Djohan menuturkan, melibatkan tenaga lokal dapat menambah penghasilan masyarakat yang terdampak pandemi virus covid-19. Terlebih masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata saat ini banyak menganggur karena destinasi wisata ditutup belakangan ini.
“Manfaatkan tenaga lokal sepanjang tenaga itu ada di tempat kita. Ini untuk kenyamanan para pengusaha juga,” ujar dia, Senin (7/6).
Politisi PKB ini tidak hanya menekankan hal itu pada pimpinan OPD, tapi juga pengusaha atau kontraktor yang mendapat pekerjaan di instansi terkait. Mereka diminta untuk memprioritaskan tenaga lokal. Sebab disamping membantu warga terdampak, juga meningkatkan perekonomian secara makro.
“Ini penting saya sampaikan karena disamping cari rezeki, suatu saat ada program fisik supaya anak-anak kita bisa ikut serta bekerja,” jelas dia.
Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Lombok Utara tersebut mengaku kerap mendengar kabar ada pekerjaan di suatu dinas namun pekerjanya bukan orang asli Lombok Utara. Pihaknya objektif tidak melarang ketika pembangunan tersebut dibutuhkan keterampilan atau skill yang mumpuni, dan di daerah tidak ada kompetensi tersebut. Namun jika proyek sederhana dan masih bisa ditalangi, maka wajib menggunakan tenaga lokal.
“Biasanya seperti itu, makanya ia yang harus saya tekankan. Tidak perlu pakai surat segala, karena instruksi saya sudah jelas bunyinya,” tegas dia.
“Karena sekarang ini pandemi covid semua masyarakat susah. Saya tidak mau justru semakin menambah beban masyarakat,” tandas dia.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Utara Heryanto, mengamini perintah pimpinannya tersebut. Dia mengatakan, prioritas terhadap tenaga lokal adalah yang utama di tengah pandemi karena banyaknya warga terkena PHK oleh perusahaannya. Terlebih pusat juga menginstruksikan bahwa pekerjaan apapun, terutama dana desa untuk dikerjakan melalui mekanisme padat karya.
“Memang harus begitu, makanya pusat minta yang di desa harus pakai sistem padat karya. Itu akan membantu ekonomi warga,” pungkas dia.(ham)
