Scroll untuk baca artikel
Daerah

DPRD KLU Gelar Paripurna Penjelasan Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi Terkait Raperda APBD 2027

×

DPRD KLU Gelar Paripurna Penjelasan Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi Terkait Raperda APBD 2027

Sebarkan artikel ini
Sekda KLU Sahabudin menyampaikan penjelasan kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (13/11).

Lombok Utara, Katada.id – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Tahun Anggaran 2027 terus berlanjut. DPRD KLU menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap rancangan anggaran tersebut, Jumat (13/11).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD KLU itu dipimpin langsung Ketua DPRD KLU Agus Jasmani. Sejumlah anggota dewan, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya turut menghadiri agenda tersebut.

Dalam penjelasnya Sekda Sahabudin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi atas masukan kritis dan konstruktif, tantangan fiskal daerah ke depan cukup berat, utamanya terkait penurunan drastis alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

Merespons pandangan Fraksi Golkar terkait selisih angka transfer, Sekda KLU mengklarifikasi bahwa proyeksi awal pendapatan transfer sebesar Rp 945 miliar lebih merupakan gabungan dari Transfer Pemerintah Pusat (Rp 893,55 miliar) dan Transfer Antar Daerah (Rp52 miliar lebih).

“Namun, berdasarkan Surat DJPK Nomor S-95/PK/2026, Transfer Pusat ditetapkan sebesar Rp590,37 miliar,artinya, ada penurunan atau selisih sebesar Rp303 miliar lebih,menyikapi hal ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah segera melakukan rasionalisasi postur R-APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD saat ini juga, tanpa menunggu APBD Perubahan,”tegas Sahabudin.

Untuk menutupi celah fiskal tersebut, Pemkab KLU akan memangkas belanja operasi non-prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial yang saat ini mendominasi hingga 78 persen, pemangkasan ini dialihkan untuk memperkuat belanja modal dan infrastruktur dasar agar merata di seluruh kecamatan.

Di sisi pendapatan, Pemkab KLU menargetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp395,01 miliar. Menjawab kekhawatiran Fraksi PKB serta Gabungan Fraksi PDI-P, PKN, dan PBB, Sekda menjamin bahwa peningkatan target ini tidak akan membebani masyarakat kecil maupun pelaku UMKM.

“Peningkatan PAD ditempuh melalui digitalisasi pembayaran pajak via SIPENDA, pemasangan tapping box, intensifikasi uji petik pajak hotel/restoran, serta optimalisasi sektor pariwisata dan aset daerah yang belum produktif, tanpa menaikkan beban retribusi masyarakat kecil,” jelas Sekda.

Terkait pandangan Fraksi Demokrat dan PKB mengenai soliditas teamwork dan kinerja Perangkat Daerah, Sekda Sahabudin menegaskan bahwa Pemkab KLU tidak akan mentolerir ego sektoral maupun sikap asal bapak senang.

“Evaluasi kinerja Kepala OPD akan dilakukan secara objektif berbasis Perjanjian Kinerja, dan penataan jabatan akan dilakukan sesuai sistem merit,”katanya.

Pemerintah Daerah juga berkomitmen untuk memvalidasi dan mengakomodasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD secara proporsional ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing OPD, agar aspirasi masyarakat benar-benar terjawab.

Untuk menekan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Pemkab KLU akan mempercepat proses lelang dan pengadaan barang/jasa sejak Triwulan I 2026. Sementara itu, menanggapi Fraksi Gerindra dan PNI terkait dominasi belanja pegawai yang mencapai Rp 516,6 miliar (38,65 persen dari total belanja), Pemkab KLU akan memanfaatkan masa transisi UU HKPD untuk menyusun peta jalan pengendalian.

“Langkahnya meliputi moratorium rekrutmen non-ASN, penataan formasi berbasis analisis beban kerja, serta komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk menyampaikan data riil kapasitas fiskal dan angka kemiskinan di KLU,”katanya.

Terkait rencana Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp 5,75 miliar, khususnya pada Perumda Air Minum (PDAM) yang sedang menjalani audit, Sekda memastikan penyertaan modal tersebut akan dilaksanakan secara ketat berdasarkan hasil audit, kajian kelayakan investasi, dan target penurunan kebocoran air yang terukur.

“Hal-hal yang bersifat lebih teknis dan rinci akan kita bahas dan sempurnakan bersama pada rapat-rapat pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD,” tandasnya. (ham)

 

 

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *