Lombok Utara, Katada.id— Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggeser pendekatan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Alih-alih berburu temuan dan sanksi, lembaga pengawas internal ini mengedepankan strategi pencegahan berlapis dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga pemerintah kecamatan.
Kepala Inspektorat KLU, Heriyanto, menejelaskan bahwa pengawasan internal pemerintah tidak boleh lagi dipahami secara sempit sebagai alat pencari kesalahan. Pendampingan, asistensi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan evaluasi menjadi instrumen utama untuk menutup celah penyimpangan.
“Karena itu, kapasitas desa harus ditingkatkan. Kami juga harus aktif melakukan pencegahan, pengawasan, dan pembinaan agar potensi penyimpangan dapat diminimalkan,” kata Heriyanto, Kamis (19/11/2026).
Menurut Heriyanto, desa berada di garis depan pengelolaan anggaran publik sehingga membutuhkan penguatan tata kelola yang konsisten. Sebagai langkah nyata, Inspektorat KLU berkolaborasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMD) menggelar kegiatan penguatan kapasitas bagi para ketua BPD di kawasan Jipa Klui. Sebanyak 42 ketua BPD tercatat mengikuti kegiatan tersebut, sementara satu ketua BPD berhalangan hadir.
Dalam hal ini, Inspektorat membedah peran strategis BPD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
Heriyanto meluruskan perbedaan mendasar antara fungsi pengawasan BPD dan audit yang menjadi kewenangan lembaga pengawas. Pengawasan BPD melekat sepanjang siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
Agar fungsi kontrol berjalan efektif, Pihaknya mendorong BPD hadir sejak awal dalam proses pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan begitu, penggunaan dana desa dapat dipastikan sejalan dengan rencana kerja dan aturan hukum yang berlaku. Bila ditemukan kejanggalan atau persoalan, mekanisme musyawarah desa (Musdes) menjadi ruang resmi untuk menyampaikan dan menyelesaikan masalah tersebut.
“Penguatan kapasitas ini mampu menekan angka temuan pemeriksaan di tingkat desa. Ia pun mendorong DP2KBPMD agar menyediakan ruang pembinaan bagi anggota BPD secara berkesinambungan,” harap Heriyanto.
Selain mengoptimalkan BPD, Kata Heriyanto, Inspektorat juga memperkuat peran camat dalam membina dan mengawasi pemerintahan desa. Salah satu agenda terdekat yang disiapkan ialah pembinaan terarah bagi seluruh kepala desa di Kecamatan Bayan.
Materi pembinaan akan difokuskan pada mitigasi risiko pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari potensi persoalan administrasi, penyimpangan anggaran, hingga risiko hukum akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi.
“Karena pemahaman risiko ini sangat krusial, agar aparatur desa lebih cermat, tertib administrasi, dan patuh aturan dalam mengelola dana publik,” tegasnya.
Heriyanto juga menekankan perlunya perubahan cara pandang dalam praktik pengawasan pemerintahan. Pemeriksaan seharusnya tidak berhenti pada pencatatan pelanggaran, melainkan menelusuri akar masalah dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan.
“Harus ada keseimbangan antara aspek pencegahan dan pengawasan melalui fungsi audit. Ketika ditemukan masalah, kita harus mampu menemukan akar persoalannya, memberikan rekomendasi strategis, dan memastikan masalah itu tidak terjadi lagi,” ujarnya.
“Mengawasi sesungguhnya bukan mencari kesalahan, tetapi menjaga amanah agar tidak disalahgunakan,” tutup Heriyanto. (ham)












