Sumbawa, katada.id — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa pembangunan industri ayam terintegrasi (hulu ke hilir) kunci mewujudkan kemandirian pangan daerah. Pembangunan itu sekaligus mengakhiri ketergantungan NTB terhadap pasokan perunggasan dari luar wilayah, khususnya Pulau Jawa.
Penegasan tersebut disampaikan Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB di groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi di NTB, Jumat (6/2/2026). Program itu adalah kebijakan nasional yang digagas Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama Danantara Indonesia dan BUMN Pangan dengan dukungan pendanaan nasional.
Miq Iqbal mengatakan bahwa selama ini masyarakat NTB memiliki kemampuan dan budaya beternak yang kuat. Namun, lemahnya penguasaan sektor hulu dan hilir, terutama penyediaan day old chick (DOC) dan pakan—membuat peternak lokal bergantung pada industri besar dari luar daerah.
“Beternak adalah budaya orang NTB. Yang belum kita kuasai selama ini adalah sektor hulu dan hilir, khususnya DOC dan pakan. Dengan industri ayam terintegrasi ini, kita ingin membangun kemandirian pangan dan memperkuat ekonomi daerah,” ungkapnya.
Industri ayam terintegrasi yang dibangun di NTB kata Gubernur mencakup seluruh rantai nilai perunggasan, mulai dari pembibitan ayam (Grand Parent Stock, Parent Stock hingga Final Stock), pembangunan pabrik pakan, penyediaan obat hewan, rumah potong unggas, cold storage, sistem logistik, hingga jaringan pemasaran. BUMN Pangan berperan sebagai off-taker untuk menjamin penyerapan hasil produksi peternak.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah menyiapkan investasi sekitar Rp20 triliun untuk pengembangan peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di berbagai provinsi, termasuk NTB. Selain itu, peternak rakyat, koperasi, dan skema kemitraan dilibatkan dengan target kontribusi sekitar 3 persen dari kapasitas nasional, yang didukung pembiayaan hingga Rp50 triliun.
Miq Iqbal menambahkan bahwa penguatan sektor perunggasan menjadi semakin strategis seiring meningkatnya kebutuhan pangan akibat keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB. Hingga kini, lebih dari 600 dapur MBG telah beroperasi dan melampaui target nasional.
“Permintaan protein hewani sudah sangat besar. Tugas pemerintah adalah memastikan ketersediaan pasokan agar tidak terjadi inflasi pangan. Karena itu, fokus kami adalah memperkuat produksi di dalam daerah,” tegasnya.
Siapkan Skenario KUR
Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Pemprov NTB menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga 3 persen yang disubsidi, khususnya bagi sektor peternakan yang menopang rantai pasok Makan Bergizi Gratis (MBG).
NTB juga memiliki keunggulan komparatif sebagai produsen jagung terbesar ketiga nasional. Jagung menyumbang sekitar 50 persen komposisi pakan unggas. Pemerintah daerah kata dia, mendorong riset dan inovasi pakan berbasis sumber protein lokal seperti kelor dan maggot untuk mengurangi ketergantungan impor bungkil kedelai.
“Kita ingin pakan unggas berbasis bahan baku NTB. Tidak ada lagi jagung kita kirim keluar daerah, lalu kembali dalam bentuk pakan dengan harga berlipat,” pungkasnya.
Direktur Hilirisasi Peternakan Kementerian Pertanian, Ma’mun, menyampaikan bahwa program industri ayam terintegrasi merupakan kebijakan strategis pemerintah atas arahan Presiden untuk membangun ekosistem perunggasan nasional yang merata dan berkelanjutan.
“Negara hadir pada sektor paling fundamental, yaitu DOC dan pakan. Dengan keterlibatan BUMN, peternak tidak lagi kesulitan pasokan, harga lebih terjangkau, dan usaha menjadi berkelanjutan,” jelas Ma’mun.
Pengembangan industri ayam terintegrasi di NTB akan didukung kajian kelayakan dari Boston Consulting Group guna memastikan model bisnis yang efisien, berdaya saing, dan memberikan manfaat ekonomi luas bagi masyarakat.
Selain meningkatkan produksi pangan, program ini juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan program magang gratis bagi generasi muda. Secara nasional, pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 1,1 juta unit peternakan ayam pedaging dan 700 ribu unit peternakan ayam petelur. (*)
