Jakarta, katada.id — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mirah Midadan Fahmid mendesak pemerintah untuk melakukan pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) secara serius dan terintegrasi. Pernyataan yang relevan itu sesuai fakta bahwa luas lahan kritis di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah menembus 490 ribu hektare.
Desakan ini disampaikan Mirah dalam audiensi bersama Kementerian Kehutanan. Ia menegaskan itu bagian dari fungsi pengawasan DPD RI terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan dan kehutanan, khususnya di wilayah Pulau Sumbawa.
Menurut Mirah, kerusakan DAS yang tidak tertangani dengan baik menjadi pemicu utama banjir berulang di koridor Bima–Dompu–Tambora. Ia menegaskan bahwa pengendalian DAS tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus berbasis pendekatan hulu–hilir.
“Dari hasil pengawasan saya, kerusakan di kawasan hulu berdampak langsung ke wilayah hilir. Inilah yang membuat banjir di Pulau Sumbawa terus berulang dan menjadi ancaman tahunan,” ujar Mirah, Sabtu (7/2/2026).
Mirah juga menyoroti ketimpangan antara luas lahan kritis dan capaian rehabilitasi. Dari total sekitar 490 ribu hektare lahan kritis di NTB, upaya rehabilitasi yang telah dilakukan baru menyentuh sekitar 4 persen.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa rehabilitasi belum menjadi prioritas yang sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Jika dibiarkan, risiko banjir dan degradasi lingkungan akan terus meningkat,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, Mirah mendorong pemerintah Provinsi untuk menetapkan prioritas sub-DAS paling kritis, melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan secara berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Ia menekankan bahwa pengendalian DAS bukan semata agenda lingkungan, melainkan juga menyangkut perlindungan masyarakat, ketahanan pangan, dan keberlangsungan ekonomi daerah.
“Pengendalian DAS harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Negara harus hadir untuk melindungi masyarakat, menjaga sumber pangan, dan memastikan ekonomi daerah tidak terus terganggu oleh bencana yang berulang,” pungkas Mirah. (*)
