Mataram, katada.id – Suasana santai makan siang di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Rabu (12/5), berubah menjadi ruang diskusi serius tentang masa depan gizi masyarakat Indonesia. Di tengah hidangan khas Lombok seperti sate rembiga, ayam taliwang, telur goreng, dan plecing kangkung, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Dadan Hindayana dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal membahas perjalanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini terus diperluas hingga ke wilayah pinggiran.
Pertemuan berlangsung cair tanpa nuansa birokrasi formal. Dadan hadir bersama rombongan dari Jakarta dan tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Lombok. Sementara Gubernur NTB didampingi Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik dan Ketua Satgas MBG NTB Fathul Ghani.
Di sela santap siang, Dadan sempat memuji cita rasa plecing kangkung khas Lombok yang menurutnya memiliki rasa berbeda dibanding daerah lain. Gurauan ringan dari Gubernur Miq Iqbal pun menambah hangat suasana silaturahmi tersebut.
Namun di balik obrolan santai itu, pembahasan mengenai tantangan pelaksanaan Program MBG berlangsung cukup serius. Dadan mengakui, sebagai lembaga baru dengan program berskala nasional, BGN menghadapi banyak tantangan pada tahap awal pelaksanaan.
“Kalau pemerintah harus membangun dapur sendiri semuanya tentu berat dan membutuhkan waktu lama. Sementara Presiden meminta program ini segera berjalan. Dari situlah lahir pola kemitraan bersama masyarakat melalui yayasan,” ujarnya.
Menurut dia, percepatan program dan tingginya antusiasme masyarakat membuat pelaksanaan di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Kritik dan sorotan publik disebut sebagai bagian dari proses membangun layanan publik berskala besar.
“Kalau memulai kebaikan besar untuk masyarakat, kita memang harus siap menerima kritik dan sorotan. Yang penting terus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” katanya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pemerintah daerah sejak awal terus melakukan konsolidasi bersama pemerintah kabupaten/kota agar Program MBG dapat berjalan optimal di seluruh wilayah NTB.
Berdasarkan data BGN per 9 Mei 2026, NTB telah memiliki 820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Program tersebut melibatkan 39.023 relawan dan menjangkau 1.832.808 penerima manfaat.
Lombok Timur tercatat menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 258 unit. Disusul Lombok Tengah sebanyak 179 unit dan Lombok Barat 126 unit.
Capaian itu mendapat apresiasi langsung dari Kepala BGN RI. Dadan menyebut NTB sebagai salah satu daerah dengan progres pelaksanaan MBG terbaik secara nasional dan bahkan melampaui target awal pemerintah pusat.
Meski demikian, Miq Iqbal menegaskan masih ada sejumlah wilayah pinggiran yang belum sepenuhnya terlayani. Menurut dia, beberapa desa sebenarnya memiliki sekolah maupun pondok pesantren yang layak dilayani satu unit SPPG, tetapi belum menarik minat mitra penyelenggara karena faktor geografis.
“Program ini sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Dadan memastikan BGN akan segera menindaklanjuti laporan pemerintah daerah agar titik layanan baru bisa segera dipetakan dan dipercepat pelaksanaannya. (*)
