Bima Katada.id– Anggota DPRD Kabupaten Bima Irwan, S.H tak bisa menutupi kekesalannya pada Pemerintah Kabupaten Bima. Bagaimana tidak, anggota Komisi DPRD ini murka atas keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu selama empat bulan terakhir.
Legislator yang akrab disapa Bang Rangga ini menyebut keterlambatan itu sebagai bentuk “kejahatan kemanusiaan” yang tidak bisa lagi ditutupi dengan alasan administrasi.
Irwan menilai pihak eksekutif terlalu banyak memberikan penjelasan berbelit-belit tanpa menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi ribuan PPPK Paruh Waktu.
“Terlalu lika-liku alasan pihak eksekutif. Katakan saja uang sudah kalian deposi? PPPK Paruh Waktu ini ibarat barang mainan, administrasi hanya dijadikan alasan belaka,” tegasnya, Kamis (7/5).
Menurut dia, keterlambatan pembayaran hak PPPK PW bukan lagi persoalan teknis biasa. Ia mempertanyakan pihak yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas kekacauan tersebut.
“Spekulasi bermunculan karena salah si ini dan salah si itu. Padahal yang bobrok sesungguhnya siapa?” ujarnya.
Irwan juga menepis kemungkinan bahwa persoalan itu terjadi tanpa sepengetahuan Bupati Bima sebagai pimpinan daerah. Ia menyebut mustahil pejabat bawahan berani mengabaikan instruksi jika tidak ada pembiaran dari atas.
“Apa iya pejabat berani mengabaikan perintah pimpinan? Mustahil itu terjadi. Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang terstruktur dan masif, yang dirancang atas dasar perintah kekuasaan,” tudingnya.
Padahal kata dia, anggaran sebesar Rp63 miliar untuk pembayaran PPPK Paruh Waktu sebenarnya telah disepakati bersama antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sejak Januari 2026.
Karena itu, ia mempertanyakan keberadaan anggaran tersebut hingga hak 14.077 PPPK PW belum juga dibayarkan.
“Lalu di mana nurani kalian simpan sehingga 14.077 manusia yang berstatus PPPK PW ini masih direnggut haknya? Anggaran Rp63 miliar yang sudah disahkan dalam rapat Banggar legislatif dan TAPD eksekutif sejak Januari lalu, sudah dikemanakan saudara?” sorot dia.
Irwan juga mengaku kecewa karena DPRD saja sebagai mitra sejajar pemerintah daerah dinilai tidak mendapatkan penjelasan yang jujur dan terbuka.
“Jangankan rakyat biasa, kami di legislatif saja sebagai mitra sejajar mau dikibuli,” tegasnya.
Ia kemudian menutup pernyataannya dengan kalimat bernada sindiran keras kepada pemerintah daerah.
“Bicara yang jujur, meskipun itu pahit,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan resmi dari Pemkab Bima atas molornya pembayaran Gaji PPPK PW(*)
