Bima, katada.id– Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2025. Bagaimana tidak korps Adhyaksa ini berhasil menyelematkan dan memulihkan keuangan negara mencapai Rp 2,35 miliar. Capaian ini, disampaikan di momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
Kepala Kejaksaan Negeri Bima Heru Kamarullah mengatakan, capaian itu mencerminkan komitmen kejaksaan dalam memperkuat penegakan hukum sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
“Sepanjang 2025, Kejaksaan Negeri Bima fokus tidak hanya pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pemulihan kerugian keuangan negara,” ujar Heru dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12).
Heru menjelaskan pada Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Kejari Bima berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 351,39 juta. Nilai tersebut, berasal dari penanganan berbagai perkara korupsi dan tindak pidana lain yang merugikan keuangan negara.
“Sementara itu, melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), kejaksaan mencatat pemulihan keuangan negara mencapai Rp 1,01 miliar,” ungkapnya.
Heru mengatakan bahwa Pemulihan dilakukan melalui upaya litigasi dan non litigasi, termasuk pendampingan hukum terhadap instansi pemerintah serta BUMN dan BUMD.
Ia memaparkan Kinerja positif juga ditunjukkan pada Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R).
“Dari pengelolaan dan lelang barang rampasan negara, Kejari Bima berhasil menghimpun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 992,08 juta yang seluruhnya disetorkan ke kas negara,” jelasnya.
Secara keseluruhan, Kejari Bima membukukan total PNBP sebesar Rp 1,68 miliar sepanjang 2025. Capaian tersebut dinilai menunjukkan peningkatan efektivitas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan aparatur kejaksaan kepada masyarakat.
Selain memaparkan capaian kinerja, Kejari Bima juga menggelar berbagai kegiatan dalam rangka Hakordia 2025, mulai dari sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada kepala sekolah SD dan SMP, workshop pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa, kuliah umum, hingga kampanye antikorupsi kepada masyarakat. (*)
