Lombok Utara, Katada.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar sidang paripurna laporan Banggar, pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD tahun anggaran 2023, di ruang sidang DPRD, Rabu (30/11). Paripurna ini dihadiri Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, perwakilan Forkopimda hingga kepala OPD KLU.
Dari hasil laporan Banggar DPRD KLU dan pendapat akhir fraksi-fraksi, disimpulkan bahwa seluruh fraksi DPRD KLU menyetujui RAPBD Pemerintah KLU tahun anggaran 2023.
Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu berterimakasih pada DPRD KLU yang telah memberi masukan konstruktif terhadap RAPBD KLU tahun anggaran 2023. Baik terhadap komponen pendapatan, belanja, pembiayaan maupun pengawasan pelaksanaannya.
Dirinya berharap manfaat capaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berdampak positif bagi masyarakat. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemda pada masyarakat di semua aspek.
“Pemerintah daerah terus bersinergi bersama seluruh stakeholder yang ada dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Dikatakannya, sesuai rencana kerja pemerintah pusat maupun daerah, meski dana terbatas namun Pemda terus berupaya melakukan percepatan. Di antaranya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan pekerjaan melalui penyediaan lapangan usaha.
Pemda KLU juga mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang berkelanjutan dengan adaptasi dari perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.
“Dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2023,” sambungnya.
“Proses penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2023 sehingga dapat kita sepakati bersama secara tepat waktu,” imbuhnya.
Di samping itu, wacana pembangunan empat kantor OPD dengan anggaran Rp 16 miliar yang direncanakan dibangun pada tahun depan juga disepakati.
“Pendapat dan pandangan fraksi dewan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan dan peneteaan APBD tahun 2023,” bebernya.
Pembangunan empat kantor OPD tersebut telah dipertimbangkan serta disesuaikan secara objektif. Termasuk di dalamnya terdapat masukan serta saran dari seluruh fraksi dewan. Pertimbangan dan masukan serta pendapat tersebut menjadi dasar untuk ditindaklanjuti dan disepakati untuk tetap diusulkan dan disetujui oleh DPR.
“Apapun saran dan pendapat fraksi dewan akan kami jalankan, karena menjadi satu kesatuan dalam keputusan APBD,” terangnya.
Pembangunan tersebut menurut Djohan telah disesuaikan dengan kekuatan dan kemampuan daerah. Pasalnya, kondisi kantor OPD saat ini menurutnya sudah tidak layak.
“Kita membutuhkan kenyamana untuk melayani, jadi dengan kondisi 14 tahun dan setelah gempa kondisi kantor kita sudah tidak layak,” bebernya.
Selain empat OPD, ada belasan kantor yang nantinya akan dibangun melalui anggaran R3P di BNPB RI. Keempat kantor OPD yang akan dibangun melalui APBD ini diakui Djohan tidak masuk dalam data yang akan di intervensi BNPB.
“Kehadirannya (empat kantor) ini setelah gempa. Karena kecil- kecil ya kebutuhan kurang lebih Rp 20 miliar,” bebernya.
Kendati demikian, Djohan melalui kebijakannya telah memproyeksikan porsi APBD tahun 2023 lebih dari 60 persen terhadap pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan secara stastik telah mencapai 27 persen lebih dan membuat KLU masuk kategori daerah termiskin di NTB. Kemudian di bidang kesehatan juga dianggarkan untuk penanganan stunting.
“Kalau sekarang ini kita masih digelari daerah termiskin, kita percepat penurun kemiskinan ini secara signifikan di tahun depan,” jelasnya.
“Kemiskinan ini kan stastik, saya pernah bicara dengan BPS secara objektif masyarakat kita berkecukupan, Insya Allah kita bisa keluar dari zona itu,” tandasnya.
Sementara itu Ketua DPRD KLU Artadi membenarkan jika legislatif telah menyepakati RAPBD tahun anggaran 2023. Selanjutnya pemerintah daerah tinggal menjalankannya sesuai dengan apa yang disepakati bersama saat pembahasan.
“DPRD secara kelembagaan sudah menyetujui, tinggal pemerintah daerah menjalankan, kami tidak ingin program-program yang disusun berubah atau ditambah ditengah jalan,”ujarnya.
Dewan mendoring Pemda KLU agar pengalokasian anggarannya pada kebutuhan infrastruktur jalan, kebutuhan petani dan nelayan yang terdampak pandemi Covid- 19. Pihaknya juga meminta Pemda KLU menambah porsi anggaran di bidang infrastruktur dan kesehatan. Begitu juga porsi anggaran di bidang pariwisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita mendorong Ekskutif pada pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19,” katanya.
Lebih lanjut Artadi mengatakan, pihaknya mendorong prioritas kebutuhan masyarakat agar visi dan misi kepala daerah tercapai. Alokasi anggaran pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di tahun depan telah mencapai pada angka 45 persen untuk belanja publik.
Selama pembahasan, Politisi Gerindra ini mengaku sempat terjadi perdebatan alot antara Banggar DPRD dan TAPD. Hal tersebut lebih disebabkan porsi anggaran menyentuh masyarakat yang menjadi dasar pertimbangan tersebut.
“Rekomendasi seluruh Fraksi telah diberikan setelah ditetapkan oleh lembaga, maka tentunya kita berharap rekomendasi tersebut dapat dijalankan sebaik- baiknya oleh ekskutif,” terangnya.
“Kami juga tidak ingin kesepakat yang diambil kemudian berubah di tengah jalan,” pungkasnya. (ham)
