PAD APBDP Dinilai Kabur, Komisi I DPRD NTB Usul Pembahasan Ulang

0
Ketua Komisi I DPRD NTB, Syirajuddin.

Mataram, katada.id – DPRD NTB menyebut jawaban Gubernur terhadap pertanyaan sejumlah fraksi kaitan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di APBD Perubahan tahun anggaran 2022, tidak substantif.

Menanggapi hal itu Ketua Komisi I DPRD NTB, Syirajuddin menilai jawaban Gubernur NTB terkait pandangan umum Fraksi tidak masuk dalam koridor yang dilontarkan sebelumnya. Sehingga menurutnya jawaban tersebut tidak kontekstual.

“Jawaban tersebut tidak sesuai konteksnya,” beber Ketua Komisi I didampingi Wakil ketua Komisi I, H Abdul Hafid dan Sekretaris Komisi I, H Rais Ishak, Selasa, (27/9/2022).

Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima ini mencontohkan, penjelasan Gubernur menyangkut penambahan pendapatan sebesar Rp270 Miliar yang berasal dari PAD sebesar Rp181 Miliar, dengan rincian Rp40,324 Miliar dari Pajak Daerah, dan Lain lain pendapatan yang sah sebesar Rp140 Miliar.

“Yang ingin kita ketahui, darimana saja sumber pendapatan lain-lain yang sah itu. Apa yang menjadi dasar hukum dan asumsi sehingga angka-angka PAD misal dari Gili Trawangan itu bisa muncul,” tanyanya.

“Sementara tim yang mengkaji pendapatan dari Gili Trawangan ini sedang bekerja untuk mengkajinya,” lanjutnya.

Disatu sisi, yang lebih aneh dari aspek belanja terjadi peningkatan dari Rp300 lebih Miliar. “Kami ingin penjelasan yang lebih substantif dan lebih rinci. Sementara penjelasan Gubernur itu tidak menyentuh substansi dari yang ditanyakan Fraksi,” ujarnya.

Untuk memperjelas pertanyaan tersebut Komisi I berharap ada rapat lanjutan yang dilakukan sebelum paripurna akhir dilakukan untuk sinkronisasi sumber pendapatan dengan peningkatan belanja dengan Pimpinan Dewan, Banggar dan Pimpinan Komisi.

“Perlu dilakukan sinkronisasi ulang terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan melalui rapat konsultasi dengan Banggar,” tukasnya.

Lebih lanjut pihaknya mengatakan ketika rapat lanjutan itu tidak dilakukan maka Komisi I DPRD akan bersikap saat paripurna, bahkan melakukan sejumlah keberatan. Seperti akan mengambil langkah Walk Out.

“Kami pasti keberatan kalau tidak dilakukan rapat yang kami harapkan itu,” pungkasnya. (rif)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here