Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional. Program tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan kualitas gizi generasi muda, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), Satgas MBG, serta mitra penyelenggara program di Hotel Lombok Raya, Kamis (22/5).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Fathul Gani, mengatakan Satgas MBG memiliki peran penting sebagai fasilitator dan penghubung agar pelaksanaan program berjalan efektif di daerah.
“Satgas bertugas menjembatani koordinasi agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Seluruh pihak diharapkan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Menurut dia, keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Sebab, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai representasi pemerintah pusat di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Erwin Chahara Rusmana, menegaskan bahwa Program MBG tetap menjadi prioritas nasional dan akan berjalan secara berkelanjutan.
Ia memastikan berbagai isu terkait penyesuaian anggaran tidak memengaruhi pelaksanaan program inti MBG. Penyesuaian disebut hanya dilakukan pada program pendukung, sedangkan operasional dapur, pengadaan makanan dan minuman, serta kebutuhan mitra tetap berjalan.
“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi mikro dan mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Erwin juga mengapresiasi capaian NTB yang dinilai menjadi salah satu daerah dengan perkembangan pelaksanaan MBG yang cukup baik di Indonesia.
Hal senada disampaikan Inspektur III Inspektorat Utama BGN, Rudyanto. Menurut dia, NTB termasuk provinsi dengan pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur MBG yang cukup pesat.
“Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dan keberanian para mitra yang sejak awal ikut berpartisipasi dalam program,” katanya.
Meski demikian, Rudyanto menilai cakupan penerima manfaat MBG masih perlu terus diperluas. Sebab, jumlah peserta didik yang harus dilayani masih sangat besar, mulai dari PAUD hingga pondok pesantren.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dalam mendukung keberlanjutan program.
“Jangan sampai ketika jumlah SPPG bertambah, kita justru mengalami kekurangan pasokan pangan. Karena itu, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus dipersiapkan sejak dini,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Pemprov NTB terus mendorong penguatan ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Pemerintah menargetkan sedikitnya 30 persen kebutuhan pangan program dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri.
Selain menggalakkan pemanfaatan lahan pekarangan bersama PKK dan kelompok masyarakat, pemerintah juga mendorong pengembangan budidaya perikanan dan peternakan seperti lele dan patin untuk memperkuat kemandirian pangan masyarakat.
Pemerintah juga meminta seluruh pengelola dapur MBG menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran agar manfaat program dapat dirasakan optimal oleh masyarakat. (*)
