Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat tata kelola data sebagai fondasi perencanaan pembangunan daerah. Hingga November 2026, sebanyak 825 dataset telah berhasil diintegrasikan melalui Portal NTB Satu Data ke dalam Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) Kementerian Dalam Negeri.
Capaian itu jadi bagian dari upaya Pemprov NTB mendorong interoperabilitas data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan keterhubungan data lintas daerah, perencanaan pembangunan diharapkan lebih terukur dan intervensi program pemerintah semakin tepat sasaran.
Komitmen itu ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Halik, dalam Rapat Koordinasi Bidang Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB di Mataram, Jumat (20/11/2026).
Dr. Aka sapaan akrabnya, mengatakan bahwa, data merupakan fondasi utama dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan. Karena itu, penguatan implementasi Satu Data Indonesia menjadi kebutuhan mendasar untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, terukur, dan berbasis bukti.
“Interoperabilitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan memperkuat perencanaan pembangunan melalui penggunaan data yang sama, sehingga sasaran dan bentuk intervensi program menjadi lebih tepat,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan berikutnya bukan sekadar meningkatkan jumlah dataset, tetapi memastikan data antarpemerintah daerah dapat saling terhubung dan dimanfaatkan secara optimal.
Hal tersebut penting terutama dalam mendukung program penanganan kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, serta ketahanan pangan yang membutuhkan keterpaduan kebijakan lintas sektor dan wilayah.
Untuk memperkuat landasan pelaksanaannya, Pemprov NTB telah menetapkan Perubahan Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2026 tentang Satu Data.
Regulasi tersebut memperjelas pembagian peran antara Walidata dan Produsen Data, memperkuat koordinasi, sekaligus mendorong praktik berbagi pakai data lintas instansi.
Selain integrasi data, Dr. Aka juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
Ia meminta setiap perubahan nilai dalam proses harmonisasi disertai alasan teknis yang jelas, berbasis bukti, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Integritas penilaian sama pentingnya dengan integritas data yang dinilai. Indeks yang baik bukan hanya indeks yang menghasilkan angka, melainkan indeks yang proses pembentukannya dapat dipercaya,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, ia juga memaparkan lima agenda penguatan statistik sektoral yang menjadi komitmen bersama. Yakni penguatan kelembagaan Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas dan interoperabilitas data, optimalisasi pemanfaatan data dalam kebijakan pembangunan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia statistik, serta penguatan budaya kerja berbasis data dan akuntabilitas.
Kominfotik NTB turut mendorong optimalisasi Dashboard Eksekutif Pimpinan sebagai instrumen kendali pembangunan. Melalui dashboard tersebut, pimpinan daerah diharapkan dapat mengakses kondisi riil daerah, perkembangan indikator, capaian program, hingga persoalan yang membutuhkan keputusan strategis.
Dr. Aka menegaskan, keberhasilan Satu Data tidak dapat diukur hanya dari banyaknya aplikasi maupun dataset yang dimiliki pemerintah daerah. Ukuran utamanya adalah sejauh mana data tersebut mampu menghasilkan kebijakan tepat sasaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah siap dievaluasi, dikoreksi, dan memperbaiki kekurangan. Namun, kita juga mengharapkan proses evaluasi yang adil, konsisten, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, kolaborasi Dinas Kominfotik NTB bersama Bappeda NTB dengan dukungan pembinaan Badan Pusat Statistik (BPS) mengantarkan Pemprov NTB meraih penghargaan Terbaik II Nasional dalam Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 kategori Pemerintah Provinsi.
Penghargaan tersebut diraih melalui praktik baik bertajuk: Transformasi Tata Kelola Data untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di NTB.
Capaian itu menjadi bagian dari upaya NTB membangun tata kelola data yang lebih terintegrasi, sekaligus memastikan informasi yang dimiliki pemerintah benar-benar menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan daerah. (*)












