Mataram, katada.id – Keluhan datang dari sejumlah perwakilan asosiasi peternak di Pulau Sumbawa kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Mereka meminta perhatian lebih soal tata kelola pengiriman sapi, terutama terkait prosedur Polymerase Chain Reaction (PCR) yang selama ini harus dilakukan di Bali.
Ketua Persatuan Pedagang Hewan Indonesia (Pepehani) Kabupaten Bima, Taufik, menyebut proses PCR yang dilakukan di luar daerah kerap menyulitkan peternak. Selain biaya tinggi, waktu yang dibutuhkan pun cukup panjang.
“Kami kehabisan waktu kalau harus PCR di Bali. Sementara masa berlaku hasilnya terbatas,” ujar Taufik saat beraudiensi dengan Gubernur di Mataram, Senin (14/4).
PCR tersebut, jelasnya, digunakan untuk mengidentifikasi penyakit, pemalsuan, hingga genetik sapi. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah provinsi mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) agar pemeriksaan PCR bisa dilakukan di NTB.
“Supaya tidak perlu mahal-mahal ke Bali. Harapan kami, ada Pergub soal PCR sapi,” tambahnya.
Tak hanya itu, Taufik juga mengeluhkan masa berlaku izin PCR yang hanya 14 hari. Waktu tersebut dinilai terlalu sempit, apalagi bila pengiriman sapi ke luar daerah terkendala.
“Kalau belum sampai tujuan, kami harus tambah ongkos operasional, termasuk untuk rumput,” keluhnya lagi.
Perizinan lintas dinas pun menjadi sorotan. Ia menyinggung lamanya proses pengurusan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan DPMPTSP yang bisa memakan waktu hingga seminggu.
“Kalau bisa dipangkas jadi satu atau dua hari, akan sangat membantu,” katanya.
Selain soal teknis, ia juga mendorong agar posisi strategis di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diisi oleh orang yang benar-benar paham dunia peternakan.
“Perputaran uang dari sektor sapi di Bima itu besar. Bisa puluhan hingga ratusan miliar. Mohon kerja sama ini dilancarkan,” tuturnya.
Menanggapi semua keluhan itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal langsung mengambil langkah. Ia memerintahkan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Riadi, untuk menyederhanakan proses perizinan sapi.
“Pergub soal PCR besok langsung saya tanda tangan,” tegas Miq Iqbal sapaan Lalu Muhammad Iqbal di hadapan para peternak.
Ia menekankan, pemerintah provinsi akan memudahkan tata kelola peternakan tanpa menabrak aturan yang berlaku.
“Bapak-bapak semua tenang saja. Pasti dibantu,” tandasnya.
Hadir dalam Pertemuan itu asosiasi peternak seperti Pepehani, Appsi, Gapehani, Maporina, serta perwakilan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) NTB. (red)
